RRI.CO.ID, BONE – Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, menerima audiensi Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VII di Rumah Jabatan Bupati Bone, Jalan Petta Ponggawae, Selasa (4/8/2026).

Pertemuan tersebut membahas koordinasi pelaksanaan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH), program nasional yang bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap lahan masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan.

Program PPTPKH di Kabupaten Bone dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai 4 hingga 6 Agustus 2026, dengan fokus pada penataan status tanah masyarakat agar dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Surveyor Pemantapan BPKH Wilayah VII Kementerian Kehutanan, La Ode Rahiman, menjelaskan program tersebut membuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh hak atas lahan yang telah lama mereka kuasai.

"Melalui program ini, tanah-tanah masyarakat berupa lahan garapan, sawah, serta pemukiman sosial dapat dikeluarkan dari kawasan hutan sehingga nantinya dapat diterbitkan sertifikat hak milik bagi masyarakat yang telah menguasai lahan tersebut," ujar La Ode Rahiman.

Ia mengungkapkan, di Kabupaten Bone terdapat 19 kecamatan yang mencakup 71 desa dengan luas lahan sekitar 2.000 hektare yang menjadi sasaran pelaksanaan program PPTPKH.

Menurutnya, tim BPKH akan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kesesuaian antara data yang diajukan masyarakat dengan kondisi riil di lokasi. "Kami akan melakukan verifikasi di lapangan untuk menilai kelayakan dan kecocokan dengan data yang telah disampaikan oleh masyarakat," tambahnya.

La Ode Rahiman menilai program tersebut memiliki manfaat besar karena tidak hanya memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi lahan melalui penerbitan sertifikat hak milik yang dapat dimanfaatkan sebagai agunan di lembaga keuangan.

Sementara itu, Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman menyambut baik pelaksanaan program PPTPKH dan menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah pusat dalam menata kawasan hutan secara berkelanjutan.

Ia berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bone, BPKH, dan masyarakat dapat berjalan optimal sehingga proses penataan kawasan hutan mampu memberikan kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan warga, serta mendukung pemanfaatan lahan secara legal dan berkelanjutan.