RRI.CO.ID, Bone - Pemerintah Kabupaten Bone mengambil langkah cepat menyikapi persoalan ekonomi yang meresahkan masyarakat dengan menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Pertemuan krusial tersebut dilangsungkan secara khusus guna membahas langkah-langkah konkret penanganan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) serta Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang terjadi di berbagai wilayah.

Rapat koordinasi tingkat tinggi ini diselenggarakan di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Bone pada Rabu, 29 Juli 2026. Forum ini dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah serta perwakilan instansi vertikal yang tergabung dalam satgas terkait guna merumuskan solusi atas krisis energi rumah tangga dan transportasi tersebut.

Jalannya rapat dipimpin secara langsung oleh Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., dengan didampingi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Bone, Drs. Andi Amran, M.Si. Kehadiran pimpinan tertinggi daerah ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah dalam menangani persoalan distribusi energi di Bumi Arung Palakka.

Selain unsur pimpinan daerah, rapat strategis ini juga turut dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan, serta Satgas Saber Pangan Polres Bone. Jajaran penegak hukum dan pengawas turut dilibatkan untuk memastikan tidak ada pelanggaran atau penyimpangan dalam rantai pasok energi bersubsidi.

Turut hadir pula perwakilan dari Inspektorat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Satuan Polisi Pamong Praja, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Keterlibatan lintas sektoral ini diperlukan agar setiap instansi dapat bergerak cepat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Bone menekankan pentingnya koordinasi yang solid lintas sektor dalam mengatasi kelangkaan BBM dan LPG. "Agar persoalan ini segera ditangani secara serius supaya tidak berdampak buruk terhadap aktivitas harian masyarakat maupun memicu lonjakan harga kebutuhan pokok lainnya," ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah berkomitmen untuk memperkuat pengawasan distribusi dan merumuskan langkah taktis guna memastikan pasokan kembali normal. "Melalui sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan, Pemkab Bone berharap stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga serta memberikan kepastian pelayanan publik yang optimal bagi seluruh warga," ujarnya.