RRI.CO.ID,BONE – Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, M.M., memimpin Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Ruang Rapim Kantor Bupati Bone, Rabu, 29 Juli 2026, untuk membahas kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG). Rapat tersebut digelar sebagai langkah Pemerintah Kabupaten Bone dalam merespons terbatasnya pasokan BBM dan LPG yang dinilai berdampak terhadap aktivitas masyarakat serta berpotensi memengaruhi stabilitas harga kebutuhan pokok.

Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa persoalan kelangkaan BBM harus ditelusuri secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh pihak terkait agar penyebabnya dapat segera diketahui. Ia juga meminta pengawasan terhadap distribusi BBM diperketat serta koordinasi dengan instansi terkait terus diperkuat guna mencegah terjadinya penyimpangan di lapangan.

“Apabila memang ada indikasi praktik mafia BBM yang menyebabkan terganggunya distribusi dan merugikan masyarakat, maka harus ditemukan dan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Distribusi BBM harus tepat sasaran dan tidak boleh dimanfaatkan oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan masyarakat,” tegas Andi Akmal Pasluddin.

Menurutnya, distribusi energi yang lancar menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat dan harus dipastikan berjalan sesuai aturan agar tidak mengganggu aktivitas ekonomi maupun pelayanan publik. Ia menginstruksikan seluruh instansi terkait untuk terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, Pertamina, serta pihak berwenang lainnya guna memastikan penyaluran BBM dan LPG berlangsung transparan, tepat sasaran, dan sesuai peruntukannya. “Sinergi seluruh pihak sangat dibutuhkan agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi dan tidak menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap perekonomian daerah,” katanya.

Selain membahas distribusi energi, rapat koordinasi tersebut juga mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam mengantisipasi dampak kelangkaan BBM dan LPG terhadap inflasi daerah, sehingga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan masyarakat tetap terjaga. Rapat dihadiri Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Bone, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya sebagai bentuk komitmen bersama dalam mencari solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.