RRI.CO.ID, Bone - Seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone secara aklamasi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan bulat tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Bone dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi sekaligus Pengambilan Keputusan, yang berlangsung di ruang rapat DPRD Bone, Rabu, 8 Juli 2026.

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bone, A. Tenri Walinonong, S.H. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M., bersama Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M. Dalam jalannya sidang, seluruh fraksi menyampaikan pendapat akhir yang menyatakan menerima serta menyetujui Ranperda tersebut untuk disahkan menjadi produk hukum daerah.

Menanggapi persetujuan tersebut, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Bone atas dukungan, masukan, dan kerja sama konstruktif selama proses pembahasan. "Kemitraan yang setara antara pihak eksekutif dengan dewan terhormat membuat pembahasan laporan pelaksanaan pertanggungjawaban APBD Bone Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan dengan baik dan lancar," ujar Andi Asman.

Menurut Bupati, keputusan bersama ini menjadi cerminan komitmen seluruh unsur penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Bone dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Lebih lanjut, Andi Asman menekankan bahwa sinergi yang harmonis antara pemerintah daerah dan legislatif merupakan modal krusial dalam mendukung keberhasilan pembangunan serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bone.

Kehadiran Bupati dan Wakil Bupati dalam rapat paripurna ini sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bone untuk terus memperkuat kemitraan dengan DPRD, khususnya dalam setiap proses pengambilan kebijakan strategis demi memajukan daerah.