RRI.CO.ID, Bone - Mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kabupaten Bone menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Bone dan DPRD Bone dalam aksi demonstrasi yang berakhir di depan Gedung DPRD Bone, Rabu malam, 17 Juni 2026. Tuntutan tersebut merupakan hasil kajian terhadap berbagai persoalan yang dinilai menjadi keresahan masyarakat.

Aksi unjuk rasa diawali di perempatan Jalan HOS Cokroaminoto-Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Tanete Riattang Barat. Massa aksi menggelar teatrikal sebagai simbol kritik terhadap berbagai persoalan publik sebelum bergerak menuju Gedung DPRD Bone.

Jenderal Lapangan Cipayung Plus dan BEM Kabupaten Bone, Arfa, mengatakan aksi tersebut dilakukan untuk menyuarakan sejumlah isu nasional maupun lokal yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah. "Beberapa isu nasional dan isu lokal kami angkat untuk dilayangkan kepada Pemerintah Kabupaten Bone agar diatensi sebagaimana mestinya," kata Arfa.

Menurut Arfa, isu nasional yang diangkat meliputi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Sementara isu lokal yang menjadi sorotan yakni penyalahgunaan BBM subsidi, aktivitas tambang ilegal, dan realisasi Universal Health Coverage (UHC).

Selain menyampaikan aspirasi, massa aksi juga menyerahkan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah dan DPRD Bone. Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal seluruh tuntutan tersebut hingga mendapat tindak lanjut yang jelas.

Arfa menegaskan tuntutan mahasiswa telah diterima oleh pihak terkait. Namun, pihaknya memastikan pengawalan akan terus dilakukan hingga seluruh persoalan yang disuarakan mendapat perhatian dan penyelesaian.

"Kami akan tetap mengawal apa yang menjadi tuntutan teman-teman. Ini bukan aksi terakhir, dan kami akan melakukan aksi yang lebih besar jika tuntutan ini tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya," ujarnya.

Berikut sejumlah tuntutan yang disampaikan mahasiswa antara lain:

1. Menolak kebijakan yang dinilai berpotensi menghidupkan kembali praktik Dwifungsi ABRI.

2. Mendesak evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk dugaan pencemaran lingkungan akibat limbah.

3. Meminta transparansi anggaran dan pelaksanaan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

4. Mendesak realisasi Universal Health Coverage (UHC) secara menyeluruh bagi masyarakat Kabupaten Bone.

5. Meminta investigasi dan penindakan terhadap dugaan aktivitas tambang ilegal, khususnya di Kecamatan Cenrana dan wilayah lainnya.

6. Mendesak pengawasan serta penindakan terhadap praktik penyalahgunaan BBM subsidi.

7. Meminta transparansi terkait pengangkatan, tugas, fungsi, dan anggaran 17 tenaga ahli di lingkup Pemerintah Kabupaten Bone.

8. Mendesak audit, evaluasi, dan penertiban tempat hiburan malam (THM) yang beroperasi di Kabupaten Bone.

9. Meminta DPRD Bone memaksimalkan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah.