Aksi Saling Dorong Warnai Demo Mahasiswa di DPRD Bone, Desak Dialog Isu Publik

RRI.CO.ID, Bone - Aksi demonstrasi yang digelar mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kabupaten Bone diwarnai aksi saling dorong dengan aparat keamanan di depan Gedung DPRD Bone, Rabu 17 Juni 2026. Insiden terjadi saat massa aksi meminta segera dipertemukan dengan pihak terkait untuk menyampaikan tuntutan mereka.

Sebelum menuju Gedung DPRD Bone, mahasiswa lebih dahulu menggelar aksi di perempatan Jalan HOS Cokroaminoto-Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Tanete Riattang Barat. Di lokasi tersebut, massa melakukan aksi teatrikal sebagai bentuk kritik terhadap berbagai persoalan yang dinilai meresahkan masyarakat.

Usai berorasi, massa bergerak menuju Gedung DPRD Bone dengan membawa sejumlah tuntutan. Setibanya di lokasi, mahasiswa berupaya mendekati area gedung untuk meminta dialog dengan perwakilan DPRD dan pemerintah daerah.

Situasi kemudian memanas ketika massa aksi dan aparat kepolisian yang berjaga terlibat aksi saling dorong di depan gerbang DPRD Bone. Aparat membentuk barikade menggunakan tameng untuk menahan massa, sementara mahasiswa terus mendesak agar aspirasi mereka segera diterima.

Jenderal Lapangan Cipayung Plus dan BEM Kabupaten Bone, Arfa, mengatakan gesekan terjadi karena massa aksi meminta agar segera difasilitasi untuk berdialog. Menurutnya, massa tidak menghendaki benturan, namun situasi memanas akibat adanya upaya massa untuk masuk ke area gedung yang dihalangi aparat keamanan.

"Terjadi sedikit gesekan karena kami meminta agar segera ditemui untuk berdialog. Massa aksi sebenarnya tidak menghendaki hal itu, namun terjadi benturan saat teman-teman mencoba masuk dan dihalangi aparat," kata Arfa.

Ia menjelaskan aksi tersebut dilakukan untuk menyuarakan sejumlah isu nasional dan lokal yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Bone. Beberapa isu yang diangkat antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, realisasi Universal Health Coverage (UHC), dugaan aktivitas tambang ilegal, penyalahgunaan BBM subsidi, pengangkatan tenaga ahli, hingga keberadaan tempat hiburan malam.

Melalui aksi tersebut, mahasiswa mendesak pemerintah daerah, DPRD, aparat penegak hukum, dan instansi terkait untuk mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dinilai menjadi keresahan masyarakat. Massa juga meminta pengawasan dan penegakan hukum dilakukan secara lebih maksimal demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berpihak kepada masyarakat.