Mahasiswa Gelar Aksi Teatrikal, Soroti Mahalnya BBM dan Sejumlah Isu Publik di Bone

RRI.CO.ID, Bone - Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kabupaten Bone yang tergabung dalam Cipayung Plus dan BEM Kabupaten Bone menggelar aksi unjuk rasa di dua titik berbeda, Rabu 17 Juni 2026. Aksi tersebut diawali di perempatan Jalan HOS Cokroaminoto-Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Tanete Riattang Barat, sebelum berlanjut ke Gedung DPRD Bone.

Di titik pertama, massa aksi menarik perhatian pengguna jalan dengan menggelar teatrikal yang menggambarkan matinya demokrasi dan berbagai persoalan yang dinilai membebani masyarakat. Sebuah keranda simbolik yang dibalut kain putih bertuliskan "Demokrasi" diletakkan di tengah jalan, diiringi orasi mahasiswa dan bentangan spanduk berisi tuntutan.

Keranda tersebut dikelilingi taburan bunga sebagai simbol krisis kepercayaan terhadap kebijakan publik yang menjadi sorotan mahasiswa. Sementara itu, peserta aksi secara bergantian menyampaikan orasi mengenai persoalan nasional dan daerah yang dianggap belum mendapat penyelesaian serius.

Usai menyampaikan orasi di perempatan jalan, massa bergerak menuju Gedung DPRD Bone untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah daerah dan legislatif. Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan.

Setibanya di depan Gedung DPRD Bone, situasi sempat memanas ketika massa berupaya menyampaikan tuntutan mereka. Namun, aksi tetap berlanjut dengan penyampaian sejumlah poin tuntutan yang telah disusun berdasarkan kajian akademik terhadap berbagai persoalan daerah.

Jenderal Lapangan Cipayung Plus dan BEM Kabupaten Bone, Arfa, mengatakan aksi tersebut digelar untuk menyuarakan berbagai isu nasional maupun lokal yang dinilai perlu mendapat perhatian serius. “Beberapa isu nasional dan isu lokal kami angkat untuk dilayangkan kepada Pemerintah Kabupaten Bone agar diatensi sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, realisasi Universal Health Coverage (UHC), dugaan aktivitas tambang ilegal, penyalahgunaan BBM subsidi, pengangkatan tenaga ahli, hingga keberadaan tempat hiburan malam. Massa juga meminta pemerintah daerah, DPRD, dan pihak terkait mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dinilai menjadi keresahan masyarakat.