Memahami Konsep Sekolah Rakyat di Bone

RRI.CO.ID, Bone - Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah mulai berjalan di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Bone. Namun, tidak sedikit masyarakat yang masih belum memahami konsep dan sistem pendidikan yang diterapkan. Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Bone hadir dengan model pendidikan berasrama yang menggabungkan pembelajaran akademik dan pembinaan karakter.

Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Bone, Resky Januarty, S. Pd, M. Pd menjelaskan bahwa konsep sekolah rakyat berbeda dengan sekolah umum karena siswa tinggal di asrama dan mendapatkan pendampingan selama 24 jam. Menurutnya, sistem boarding diterapkan agar pembentukan karakter, kedisiplinan, dan keterampilan hidup (life skill) dapat berjalan lebih optimal.

“Sekolah rakyat ini hadir sebagai sekolah yang nantinya akan menjadi pemutusan mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. Untuk sekolah rakyat sendiri berbasis boarding atau berasrama,” ujar Resky saat menjadi narasumber di Bincang Siang RRI Bone Selasa, 16 Juni 2026.

Ia mengatakan, kurikulum akademik yang digunakan tetap mengacu pada kurikulum nasional dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Namun, di lingkungan asrama, siswa mendapatkan penguatan karakter, pembiasaan disiplin, serta berbagai keterampilan yang dipersiapkan untuk menunjang masa depan mereka.

Selain itu, setiap siswa akan mengikuti pemetaan bakat melalui program DNA Talent. Melalui pendekatan tersebut, guru dan pendamping dapat mengidentifikasi potensi siswa sejak dini, baik di bidang seni, olahraga maupun keterampilan vokasi, sehingga pembinaan dapat dilakukan secara lebih terarah sesuai minat dan kemampuan masing-masing anak.

Resky menegaskan seluruh layanan pendidikan di Sekolah Rakyat diberikan secara gratis. “Anak-anak tidak dipungut biaya apa pun. Seragam, sepatu, kaos kaki, alat tulis, kebutuhan harian, makan tiga kali sehari dan dua kali makanan ringan semuanya dipenuhi oleh negara,” katanya.

Dalam operasionalnya, Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Bone didukung oleh 18 tenaga pendidik dan pendamping. Menariknya, hanya empat orang yang berasal dari Kabupaten Bone, sementara sisanya datang dari berbagai daerah di Indonesia seperti Lampung, Aceh, dan Pulau Jawa. Keragaman SDM tersebut diharapkan menghadirkan pengalaman dan perspektif yang lebih luas dalam mendidik para siswa.

Menurut Resky, seluruh tenaga pendidik dan pendamping direkrut melalui mekanisme yang ketat oleh Kementerian Sosial. Guru yang bertugas merupakan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang telah melalui seleksi nasional, sedangkan wali asuh dan wali asrama juga berstatus ASN Kementerian Sosial. “Kami ingin memastikan anak-anak mendapatkan layanan pendidikan terbaik dengan SDM yang profesional dan berkualitas,” ujarnya.