RRI.CO.ID, Bone - Sensus Ekonomi 2026 tak lepas dari sejumlah tantangan, salah satunya adalah kurangnya literasi masyarakat tentang sensus. Tak jarang, petugas sensus pun mengalami penolakan saat hendak melakukan pendataan.

Humas Badan Pusat Statistik (BPS) Bone, Aliffan Alfa Firdaus, S.Tr.Stat. dalam Bincang Siang RRI mengatakan publisitas tentang Sensus Ekonomi masih sangat kurang. “Maka kami lakukan edukasi melalui radio, media sosial, poster maupun spanduk yang dipasang di beberapa tempat agar dapat menjangkau semua elemen”, ungkapnya, Rabu, 10 Juni 2026.

Seiring dengan minimnya literasi, tingkat kepercayaan responden (response rate) pun masih tergolong rendah, terutama pelaku usaha terkait kerahasiaan data atau ketakutan akan pajak. “Sensus ini tidak ada hubungannya dengan perpajakan, pajak bukan ranah kewenangan kami”, jelas Aliffan.

Dikatakan Aliffan, BPS hanya ingin melihat dan memotret informasi, serta karakteristik usaha yang dijalankan. “Misalnya kami akan tanyakan tentang NIB, izin edar atau sertifikasi halal pada industri pengolahan”, ujarnya.

Demi mendorong suksesnya sensus tersebut, kata Aliffan, 903 petugas lapangan di Bone telah mengikuti serangkaian pelatihan sebelum terjun melakukan sensus 15 Juni mendatang. “Mereka diajarkan tata cara mewawancara, praktik simulasi dari aplikasi sehingga mereka lebih siap saat bertemu responden”, lanjut Aliffan.

Disamping itu, Aliffan menyampaikan para petugas juga perlu mengenali karakteristik masyarakat agar dapat dengan mudah melakukan pengumpulan data. “Misalnya, menggunakan bahas Bugis karena respondennya mungkin akan lebih enak diajak ngobrol kalau ada kesamaan bahasa”, jelasnya.

Dikatakan, BPS pun mencoba membangun kepercayaan masyarakat melalui komunikasi, koordinasi dan diplomasi (KKD) dengan pemerintah setempat. “Biasanya akan susah kalau tidak ada dukungan dari pemerintah setempat”, pungkas Aliffan.