Pemkab Bone Konsultasi ke APKASI Bahas PPPK hingga Belanja Pegawai

RRI.CO.ID, Bone - Pemerintah Kabupaten Bone terus bergerak aktif dalam memperkuat sinergi demi mendorong percepatan pembangunan daerah. Terbaru, Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, M.M., memimpin langsung jalannya audiensi dan konsultasi ke Kantor Sekretariat Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Jakarta Selatan, Selasa, 9 Juni 2026.

Dalam kunjungan yang berlangsung di Gedung The Bellagio Boutique Mall tersebut, Wakil Bupati didampingi oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bone, Muh. Zuhdi, S.STP., M.Si. Rombongan Pemkab Bone diterima langsung oleh Divisi Administrasi, Keuangan, dan Umum APKASI, Maman Suryaman. Pertemuan yang berjalan konstruktif ini membicarakan sejumlah agenda strategis, mulai dari penguatan koordinasi program prioritas daerah hingga isu krusial terkait penataan tenaga honorer dan regulasi fiskal daerah.

Selain menyelaraskan program kerja antara pusat dan daerah, audiensi ini secara khusus membedah hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dan pemerintah. Dua poin utama yang menjadi perhatian serius dalam diskusi tersebut meliputi, Langkah strategis penataan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta nasib tenaga honorer di lingkungan pemerintah daerah. Serta Mekanisme implementasi pembatasan belanja pegawai maksimal sebesar 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) demi menjaga keseimbangan fiskal dan mutu pelayanan publik.

Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, menegaskan bahwa APKASI merupakan mitra strategis bagi pemerintah daerah dalam memperjuangkan kepentingan lokal di tingkat nasional. "Kami memandang APKASI sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memperjuangkan berbagai kepentingan daerah, termasuk peningkatan kapasitas pemerintahan, penguatan kebijakan pembangunan, serta penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi daerah," ujar Andi Akmal.

Terkait isu PPPK dan batasan APBD, Andi Akmal menyatakan bahwa Pemkab Bone menaruh perhatian penuh karena berdampak langsung pada pelayanan masyarakat. "Pemerintah Kabupaten Bone akan terus mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah pusat dan memastikan implementasinya berjalan dengan baik, tetap memperhatikan kebutuhan daerah serta kemampuan fiskal yang dimiliki," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, APKASI juga menawarkan pemanfaatan berbagai fasilitas organisasi, seperti gedung dan sarana pendukung lainnya, yang bisa digunakan Pemkab Bone untuk menggelar rapat koordinasi maupun forum diskusi strategis.