RRI.CO.ID, Bone — Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bone menggelar aksi demonstrasi di depan Mapolres Bone, Senin,8 Juni 2026, dengan menyoroti sejumlah persoalan hukum yang dinilai belum mendapatkan penyelesaian yang jelas. Dalam aksi tersebut, dugaan kasus penganiayaan di Kecamatan Salomekko menjadi tuntutan utama yang disuarakan massa.

PMII menilai penanganan kasus penganiayaan tersebut berjalan lambat dan belum memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Massa aksi mempertanyakan perkembangan penyidikan yang hingga kini dinilai belum mampu mengungkap secara terang pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut.

Ketua PC PMII Bone, Zulkifli, mengatakan bahwa ketidakjelasan penanganan sejumlah perkara telah menimbulkan keresahan publik. Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh informasi yang transparan terkait proses hukum yang sedang berjalan.

"Yang kami lihat hari ini adalah ketidakjelasan dalam penanganan sejumlah kasus yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Terutama kasus penganiayaan di Salomekko yang sampai sekarang belum memberikan kepastian hukum," ujar Zulkifli saat menyampaikan orasi.

Selain kasus penganiayaan, PMII juga menyoroti dugaan penyimpangan distribusi bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan). Massa menilai bantuan yang seharusnya diperuntukkan bagi kelompok tani berpotensi tidak tersalurkan sesuai ketentuan sehingga perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum.

Persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar turut menjadi sorotan dalam aksi tersebut. PMII menduga masih terdapat praktik penyaluran yang tidak tepat sasaran, sehingga berpotensi merugikan masyarakat yang menjadi penerima manfaat utama, khususnya petani dan nelayan.

Dalam tuntutannya, massa juga mengangkat sejumlah persoalan lain yang dinilai berdampak terhadap ketertiban dan kepastian hukum di Kabupaten Bone. Isu dugaan aktivitas tambang ilegal, maraknya peredaran minuman keras, hingga keberadaan tempat hiburan malam yang dianggap kurang tersentuh pengawasan menjadi bagian dari evaluasi yang disampaikan kepada aparat.

Jenderal Lapangan aksi, Farhan, menegaskan bahwa PMII akan terus mengawal berbagai kasus tersebut hingga ada langkah nyata dari aparat penegak hukum. Ia menilai masyarakat membutuhkan kepastian bahwa setiap laporan dan dugaan pelanggaran hukum ditangani secara profesional dan transparan.

"Kami tidak akan berhenti sampai ada kejelasan. Jika tidak ada perkembangan signifikan, kami anggap ada masalah serius dalam penegakan hukum di Bone," tegas Farhan. Hingga aksi berakhir, massa menyatakan akan terus melakukan pengawasan terhadap perkembangan kasus-kasus yang mereka soroti. Sementara itu, situasi demonstrasi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian.