RRI.CO.ID, Bone - Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., menghadiri kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan se-Sulawesi. Kegiatan yang berfokus pada pencapaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) ini berlangsung di Sahid Azizah Syariah Hotel, Kota Kendari, Jumat, 29 Mei 2026.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Wakil Bupati Bone didampingi oleh Kepala Bappeda Bone H. A. Yusuf, S.IP., MH., Kepala Disnaker Bone Andi Muchlis, S.STP., MH., serta Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bone Mansur. Acara strategis ini juga dihadiri oleh Sekretaris Provinsi se-Sulawesi, para kepala daerah, Kepala BPJS Ketenagakerjaan wilayah Sulawesi-Maluku, serta para Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan se-Sulawesi.

Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin menyatakan bahwa forum monitoring dan evaluasi ini merupakan momentum krusial untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan. Langkah ini dinilai penting demi mendongkrak perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Bone.

"Acara ini merupakan bagian dari evaluasi dan koordinasi untuk memaksimalkan program BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah Daerah Bone tentu ingin ke depan semakin banyak masyarakat yang terlindungi, terutama dari risiko kecelakaan kerja," ujar Andi Akmal.

Ia menambahkan, Pemkab Bone berkomitmen penuh untuk memaksimalkan program ini agar manfaatnya merata, baik bagi pekerja di sektor formal maupun informal. Menurutnya, jaminan sosial bukan sekadar formalitas, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan rasa aman kepada pekerja dan keluarga mereka.

"Kami berharap sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dan seluruh stakeholder terus diperkuat, sehingga cakupan kepesertaan di Kabupaten Bone dapat meningkat secara bertahap," imbuhnya.

Sebagai tuan rumah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyambut hangat kehadiran seluruh delegasi di Bumi Anoa. Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Drs. Muhammad Fadlansyah, M.Si., menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jaminan keselamatan kerja di wilayahnya.

"Kami berharap forum ini dapat membedah solusi dan menjadi ruang bertukar strategi dalam perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan," kata Muhammad Fadlansyah.

Ia juga berharap diskusi ini melahirkan rekomendasi konkret yang dapat segera diimplementasikan di daerah masing-masing.

Di sisi lain, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Mintje Wattu, menyampaikan apresiasi tinggi atas kolaborasi yang ditunjukkan oleh jajaran pemerintah daerah. Ia mengingatkan bahwa perlindungan pekerja merupakan pilar penting dari visi Asta Cita Presiden menuju Indonesia Emas.

Mintje memaparkan data capaian terkini di wilayah Sulawesi: Realisasi UCJ Saat Ini: Baru mencapai 37,19% (3.892.290 pekerja terdaftar dari total potensi 10.466.700 orang berdasarkan data Sakernas). Pekerja Belum Terdaftar: Masih ada sekitar 6.574.410 pekerja yang belum terlindungi. Target UCJ Tahun 2026: Ditetapkan sebesar 6.075.522 pekerja, yang berarti masih ada celah (gap) sebesar 2.183.410 pekerja yang harus dikejar.

Untuk mencapai target nasional sebesar 99,5 persen, Mintje menekankan perlunya kerja keras bersama antardaerah. "Tidak ada perdamaian abadi tanpa keadilan sosial," tegas Mintje.

Menutup rangkaian pemaparan, Dirjen Bina Keuangan Daerah, Dr. Drs. A. Faton, M.Si., GRCE., mengingatkan pemda untuk memperkuat dukungan anggaran guna melindungi pekerja rentan. Menurutnya, jaminan sosial adalah instrumen penting untuk menekan angka kemiskinan baru saat sebuah keluarga kehilangan tulang punggungnya.

"Seluruh masyarakat harus mendapatkan perlindungan. Ini bentuk komitmen pemerintah agar masyarakat memperoleh kepastian jaminan sosial," pungkas A. Faton.