RRI.CO.ID,Bone -Pemerintah Kabupaten Bone melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) mengambil langkah strategis untuk menjaga ketersediaan lahan pangan. Langkah ini ditandai dengan partisipasi dalam rapat virtual pembahasan integrasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Rapat tersebut berlangsung di ruang Sekretaris Dinas TPHP Bone pada Kamis, 7 Mei 2026, sebagai upaya sinkronisasi kebijakan tata ruang demi melindungi sektor pertanian di Bumi Arung Palakka. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas TPHP Bone, Nurdin, S.P., M.M., selaku penanggung jawab kegiatan. Turut hadir sejumlah pejabat penting lainnya, di antaranya, Kepala Inspektorat Daerah, Essy Stefanus Jacob Huawe, Sekretaris Dinas BMCKTR, Perwakilan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Perwakilan Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Bone.

Kepala Dinas TPHP Bone, Nurdin, menegaskan bahwa integrasi KP2B dan LP2B ke dalam dokumen RTRW sangat krusial. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif.

"Melalui pembahasan ini, kita berharap ada kepastian perlindungan terhadap lahan pertanian produktif agar tetap terjaga dari alih fungsi lahan yang tidak terkendali," ujar Nurdin.

Langkah ini juga menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Bone dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui penguatan sektor pertanian yang berkelanjutan dan berbasis tata ruang yang terintegrasi. Pemerintah Kabupaten Bone berharap sinergi yang terjalin antar-perangkat daerah dan pemangku kepentingan dapat berjalan optimal.

Dengan adanya perlindungan lahan yang kuat dalam RTRW, pembangunan pertanian di Bone diharapkan semakin maju, produktif, dan berkelanjutan. Integrasi data lahan ini menjadi kunci agar pembangunan infrastruktur atau kawasan industri di masa depan tidak mengorbankan lahan-lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan masyarakat dan penyangga pangan daerah.