RRI.CO.ID, Bone - Pemerintah Kabupaten Bone mempertegas komitmennya dalam mengamankan aset negara melalui rapat koordinasi strategis yang digelar secara virtual pada Rabu, 6 Mei 2026. Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Bone, Andi Tenriawaru, memimpin langsung jalannya kegiatan ini dengan didampingi oleh Inspektur Daerah Kabupaten Bone, Essau S.J. Huwae.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bone ini melibatkan pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta tim Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsubgah) KPK. Fokus utama pertemuan tersebut yakni membahas percepatan pendaftaran tanah milik pemerintah daerah melalui proses sertifikasi resmi untuk menjamin legalitas aset.

Andi Tenriawaru menyampaikan bahwa koordinasi ini merupakan langkah konkret pemerintah untuk mendorong tertib administrasi aset daerah. "Dengan melakukan sertifikasi dan pendataan ulang di Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah berupaya membangun basis data aset yang akurat guna meminimalisir potensi sengketa lahan atau munculnya permasalahan hukum terkait kepemilikan aset di masa depan," ujar Andi Tenri.

Keterlibatan Korsubgah KPK dalam agenda ini juga menegaskan bahwa pengelolaan aset daerah kini menjadi atensi serius dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Melalui sertifikasi yang transparan dan terukur, aset milik pemerintah daerah tidak hanya terjaga secara fisik, tetapi juga terlindungi secara hukum sebagai bagian dari pertanggungjawaban kekayaan daerah yang akuntabel.

Demi kelancaran proses di lapangan, sejumlah pejabat lintas instansi turut hadir memberikan dukungan teknis. Di antaranya Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPMPTSP Andi Irmayani Syamsul, serta perwakilan dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan), dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bone, yang akan mengawal sinergi data dan informasi terkait program percepatan tersebut.