RRI.CO.ID, Bone - Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel terus digalakkan di Sulawesi Selatan. Langkah ini diwujudkan melalui penguatan sinergi lintas sektor guna mendorong optimalisasi penerimaan daerah melalui integrasi data antarinstansi yang lebih akurat dan terpadu.

Sebagai bentuk implementasi nyata, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar sosialisasi program integrasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP) secara virtual pada Senin, 4 Mei 2026. Kegiatan ini menyasar seluruh wilayah di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari upaya mitigasi korupsi dan peningkatan pendapatan daerah.

Program integrasi ini merupakan salah satu dari sembilan paket kerja sama strategis pemerintah daerah. Tujuannya adalah mendukung transformasi layanan pertanahan dan perpajakan daerah, sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi melalui pemanfaatan database yang terintegrasi secara nasional.

Di Kabupaten Bone, pelaksanaan sosialisasi diikuti secara saksama dari Ruang Rapat Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Hadir langsung dalam kegiatan tersebut Kepala Bapenda Kabupaten Bone, Ir. Muhammad Angkasa, M.Si, didampingi sejumlah pejabat terkait dan tamu undangan lainnya.

Melalui integrasi NIB dan NOP ini, diharapkan tercipta keselarasan data yang sinkron antara sektor perizinan dan perpajakan. Hal ini menjadi kunci penting dalam meningkatkan akurasi pendataan serta menutup celah kebocoran pendapatan daerah.

"Sinergi ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan langkah besar menuju optimalisasi pendapatan daerah dan penguatan tata kelola pemerintahan yang jauh lebih transparan serta akuntabel di Kabupaten Bone," ungkap Muhammad Angkasa di sela kegiatan.

Dengan adanya validitas data yang tinggi, Pemerintah Kabupaten Bone optimis dapat memberikan pelayanan publik yang lebih prima sekaligus memastikan setiap potensi pajak dapat terkelola secara maksimal untuk pembangunan daerah.