RRI.CO.ID, Sinjai - Kondisi penyandang disabilitas di komunitas adat di Kabupaten Sinjai masih menghadapi keterbatasan akses layanan dasar. Temuan ini mengemuka dalam forum yang digelar Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sulawesi Selatan bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulsel dengan melibatkan OPD Pemkab Sinjai.

Kegiatan berlangsung di Hotel Grand Rofina, Selasa 14 April 2026. Forum ini menyoroti hasil survei di Komunitas Adat Karampuang dan Barambang Katute.

Hasil survei menunjukkan masih adanya hambatan akses layanan bagi penyandang disabilitas. Selain itu, ketersediaan data yang belum terpilah menjadi kendala dalam penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.

Ketua HWDI Sulsel, Maria UN, mengapresiasi langkah Pemkab Sinjai yang telah menetapkan Perda Nomor 5 Tahun 2025 tentang pemenuhan hak disabilitas. Ia menilai regulasi tersebut disusun secara partisipatif dengan melibatkan organisasi disabilitas. “Kami berharap setelah penetapan perda ini, penyandang disabilitas tetap dilibatkan dalam perumusan aturan turunannya,” ujarnya.

Maria menegaskan, penyandang disabilitas khususnya di masyarakat adat masih berada pada posisi rentan dan terpinggirkan. Karena itu, HWDI menggandeng AMAN untuk mendorong keterlibatan aktif mereka dalam pembangunan.

Peserta forum juga menilai masih ada kesenjangan antara program pemerintah dan kebutuhan di lapangan. Forum ini mendorong agar penyandang disabilitas dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan.

Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak penyandang disabilitas. “Penyandang disabilitas harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat,” ujarnya.

Ia menambahkan, penyusunan kebijakan membutuhkan data akurat dan kolaborasi lintas sektor. “Kita ingin memastikan tidak ada satu pun masyarakat yang tertinggal, termasuk di komunitas adat,” katanya.