RRI.CO.ID, Bone - Ratusan petugas kebersihan non PPPK paruh waktu di lingkup Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bone mempertanyakan nasibnya lantaran belum menerima upah selama empat bulan terakhir, terhitung sejak Januari 2026. Menanggapi keluhan tersebut, Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, menemui langsung para petugas kebersihan di Podium Lapangan Merdeka Bone, Rabu, 15 April 2026.

Dalam pertemuan itu, ia didampingi oleh Kepala DLH Bone, Dray Vibrianto. Andi Akmal menjelaskan bahwa sebenarnya anggaran untuk gaji tenaga non-PPPK sudah tersedia. Namun, proses pencairan terhambat oleh aturan birokrasi dari pemerintah pusat. "Pencairan belum dapat dilakukan akibat regulasi dari pemerintah pusat yang melarang pengangkatan tenaga honorer di lingkup pemerintah daerah," jelas Wakil Bupati di hadapan ratusan petugas.

Ia menegaskan bahwa setiap pengeluaran keuangan daerah harus memiliki dasar pertanggungjawaban yang kuat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bone harus ekstra hati-hati agar tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku.

Meski terbentur regulasi, Andi Akmal memastikan Pemkab Bone tidak tinggal diam dan terus berupaya mencari celah hukum agar hak para pekerja tetap terpenuhi. "Kami mencari solusi agar hak para tenaga kebersihan tetap dibayarkan. Kami mengimbau agar para petugas tetap bersabar dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak jelas," tambahnya.

Penunggakan ini menjadi pukulan berat bagi para pekerja lapangan. Hasnawati, salah satu petugas kebersihan yang telah mengabdi lebih dari 10 tahun, mengaku sangat bergantung pada gaji tersebut. Ia mengaku telah mulai menerima upah dari tugas tersebut dari Rp250.000 per bulan.

"Ini gaji untuk kebutuhan sehari-hari. Selama sepuluh tahun saya bekerja, baru kali ini saya merasakan penunggakan hingga empat bulan," keluh Hasnawati.

Para petugas berharap pemerintah daerah segera menemukan jalan keluar, mengingat peran vital para petugas dalam menjaga kebersihan kota setiap harinya.