RRI.CO.ID, Bone - Pemerintah Kabupaten Bone mengambil langkah proaktif untuk memperjuangkan status ribuan tenaga honorer kesehatan (nakes). Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, memimpin langsung audiensi dan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI di Jakarta Selatan, Jumat, 13 Maret 2026.

Langkah ini diambil menyusul masih banyaknya tenaga honorer kesehatan di Kabupaten Bone yang belum terakomodasi dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), meskipun telah lama mengabdi. Dalam pertemuan tersebut, Andi Akmal menyampaikan aspirasi mendalam terkait nasib nakes yang menjadi garda terdepan pelayanan masyarakat namun masih terbentur ketidakpastian status.

"Kami memperhatikan nasib tenaga honorer kesehatan yang selama ini telah mengabdi. Melalui konsultasi ini, kami berharap ada solusi dari pemerintah pusat agar mereka dapat memperoleh kepastian status melalui skema PPPK," ujar Andi Akmal Pasluddin.

Pemerintah Kabupaten Bone berharap pusat memberikan perhatian khusus melalui kebijakan yang memungkinkan peningkatan kesejahteraan bagi para pejuang kesehatan di daerah tersebut. Rombongan Pemkab Bone diterima langsung oleh, Laode Musafin, SKM., M.Kes (Direktur Perencanaan SDM Kesehatan), Dimas Kuncoro Saputro, S.Psi., MARS (Ketua Tim Kerja Perencanaan Kebutuhan ASN Bidang Kesehatan).

Selain membahas status honorer, audiensi ini menjadi wadah konsultasi teknis mengenai perencanaan kebutuhan SDM kesehatan di Kabupaten Bone agar sinkron dengan standar nasional. Turut hadir mendampingi Wakil Bupati dalam kunjungan tersebut: H. A. Saharuddin, S.STP., M.Si (Asisten III Setda Bone), H. Mattotorang, SKM., M.Tr.Adm.Kes., M.Si (Plt. Kepala Dinas Kesehatan Bone).

Pertemuan ini diharapkan mampu membangun komunikasi konstruktif antara pemerintah daerah dan pusat. Fokus utamanya yakni mencari solusi terbaik bagi tenaga honorer sekaligus memperkuat sistem pelayanan kesehatan di Bumi Arung Palakka agar lebih berkualitas ke depannya