RRI.CO.ID, Bone — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan, Rudy Fernando Sianturi, melaksanakan penguatan tugas dan fungsi (tusi) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, Rabu, 18 Februari 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Lapas Watampone itu turut dihadiri pejabat struktural Kantor Wilayah, Kepala Lapas Watampone, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone, serta seluruh jajaran pegawai Lapas dan Bapas Watampone.

Penguatan ini menjadi langkah konsolidasi internal guna meningkatkan kinerja, integritas, dan profesionalisme petugas dalam menjalankan tugas Pemasyarakatan. Dalam arahannya, Rudy menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban, meningkatkan kewaspadaan, serta memperkuat pengawasan dan deteksi dini terhadap potensi Gangguan.

Ia juga meminta seluruh jajaran mendukung implementasi 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Tahun 2026, termasuk pemberantasan peredaran narkoba, peningkatan kualitas pembinaan, dan penguatan integritas Aparatur. “Saya mengingatkan seluruh jajaran untuk menjaga integritas, memperkuat pengamanan, serta melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional dan humanis. Momentum ini harus kita jadikan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada Masyarakat,” Tegas Rudy.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Lapas Kelas IIA Watampone, Rahnianto, memaparkan kondisi terkini hunian lapas yang Dipimpinnya. Ia menyebutkan kapasitas Lapas Watampone sebanyak 394 orang, sementara jumlah penghuni mencapai 680 orang atau mengalami overkapasitas 72,58 Persen.

“Meski dalam kondisi overkapasitas, kami tetap berkomitmen melaksanakan pembinaan kepribadian dan kemandirian secara optimal, baik melalui pendidikan, pembinaan keagamaan, maupun pelatihan keterampilan kerja sebagai bekal reintegrasi sosial Warga binaan,” Ujar Rahnianto.

Dari total penghuni tersebut, sebanyak 498 orang atau sekitar 70 persen merupakan kasus tindak pidana Narkotika. Kegiatan penguatan berlangsung lancar dan diharapkan menjadi pijakan bagi jajaran Lapas dan Bapas Watampone untuk bekerja lebih terarah, responsif terhadap dinamika regulasi, serta siap menghadapi implementasi KUHP dan KUHAP baru dalam sistem Pemasyarakatan.