Indeks Integritas Pendidikan 2026 Diluncurkan, Ini Langkah Pemkab Sinjai

RRI.CO.ID, Sinjai - Pemerintah Kabupaten Sinjai memperkuat upaya pencegahan pungutan liar dan tindak korupsi di lingkungan pendidikan melalui penguatan program pendidikan antikorupsi. Langkah tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut peluncuran Indeks Integritas Pendidikan 2026 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Bupati Sinjai Dra. Hj. Ratnawati Arif mengikuti peluncuran tersebut secara virtual dari Gedung Command Center, Kompleks Rumah Jabatan Bupati Sinjai, Selasa 6 Oktober 2026. Bupati didampingi Inspektur Inspektorat Daerah Sinjai Agung Budi Prayogo serta jajaran Dinas Pendidikan.

Peluncuran mengusung tema “Membangun Pendidikan Antikorupsi Mewujudkan Indonesia Berintegritas” dan diikuti gubernur, bupati, serta wali kota se-Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan yang dilakukan KPK.

Inspektur Inspektorat Daerah Sinjai Agung Budi Prayogo mengatakan SPI Pendidikan dilakukan secara berkala untuk memetakan kondisi integritas di lingkungan pendidikan. Hasil pemetaan tersebut sekaligus digunakan untuk mengetahui perkembangan integritas serta dampak program Pendidikan Antikorupsi (PAK).

Ia menyebut pencegahan pungli dan tindak korupsi di sekolah menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian dalam kegiatan tersebut. “Jadi KPK secara berkala melakukan SPI Pendidikan guna memetakan kondisi dan mengetahui perkembangan integritas pendidikan di Indonesia,” ungkap Agung.

Menurut Agung, arahan dan rekomendasi KPK akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Sinjai sesuai kewenangan pemerintah daerah. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola pendidikan sekaligus mencegah praktik yang berpotensi merugikan peserta didik maupun tenaga pendidik.

“Kita berharap berbagai arahan yang disampaikan dapat diterapkan di Kabupaten Sinjai, sehingga hak dan kewajiban peserta didik maupun tenaga pendidik dapat terpenuhi dengan baik,” harapnya. Pemkab Sinjai akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut sebagai bagian dari penguatan integritas di sektor pendidikan.