Pemkab Sinjai Kukuhkan TTIS Sinjaikab untuk Perkuat Keamanan Siber

RRI.CO.ID, Sinjai - Pemerintah Kabupaten Sinjai memperkuat perlindungan layanan pemerintahan digital dengan mengukuhkan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) SinjaiKab. Tim ini disiapkan untuk mendeteksi, menangani, hingga memulihkan sistem pemerintahan jika terjadi insiden keamanan siber.

Pengukuhan dilakukan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn.) Nugroho Sulistyo Budi dalam Pengukuhan Bersama TTIS Sektor Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Aula dr. Roebiono Kertopati BSSN, Depok, Jawa Barat, Selasa 6 Oktober 2026.

Kepala Diskominfo dan Persandian Sinjai mewakili Pemkab Sinjai dalam kegiatan tersebut sekaligus menerima Surat Tanda Registrasi dan plakat TTIS SinjaiKab dari BSSN. Pengukuhan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat pengamanan sistem elektronik, data, dan layanan pemerintahan berbasis digital.

Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi mengatakan perkembangan digitalisasi juga diikuti meningkatnya potensi ancaman siber. Karena itu, setiap instansi perlu memiliki kemampuan mendeteksi ancaman, menangani insiden, dan memulihkan sistem setelah serangan.

Ia juga menekankan pengamanan harus mencakup jaringan, perangkat, aplikasi, hingga data yang dikelola instansi. “Harapan kami, TTIS yang dikukuhkan dapat mendeteksi potensi ancaman dan serangan, melakukan penanganan ketika terjadi insiden, serta memastikan proses pemulihan dapat berjalan dengan baik,” ujar Nugroho.

Kepala Diskominfo dan Persandian Sinjai mengatakan pengukuhan TTIS menjadi momentum memperkuat koordinasi dan kesiapan pemerintah daerah menghadapi insiden siber. “TTIS SinjaiKab bukan hanya tentang penanganan ketika terjadi serangan siber, tetapi juga bagaimana kita membangun kesiapsiagaan sejak dini,” katanya.

Menurutnya, semakin banyak layanan pemerintahan yang bergantung pada teknologi digital, semakin penting pula sistem keamanan yang terkoordinasi. Ia menambahkan, Pemkab Sinjai akan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan memastikan tersedia langkah penanganan yang jelas agar pelayanan kepada masyarakat tetap aman dan andal.