Bupati Sinjai Ikuti Rapat Komisi II DPR RI Bahas Aset dan Pertanahan

RRI.CO.ID, Sinjai - Bupati Sinjai Dra. Hj. Ratnawati Arif mengikuti rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI secara virtual, Selasa 15 September 2026 Dari Gedung Command Center Rumah Jabatan Bupati Sinjai, ia mengikuti pembahasan yang menyoroti pengelolaan aset daerah dan penataan lahan pertanian.

Dua agenda utama dibahas dalam forum tersebut, yakni pengelolaan Aset Pemerintah Daerah atau Barang Milik Daerah (BMD) dan aset BUMD yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pembahasan lainnya menyangkut peran pemerintah daerah dalam Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) serta perlindungan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).

Bupati Sinjai mengikuti rapat bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab A. Tenri Rawe Baso, Asisten Administrasi Umum Setdakab Drs. Janwar, serta sejumlah kepala OPD terkait. Forum tersebut juga diikuti Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI, serta gubernur se-Indonesia.

"Pembahasan pengelolaan aset daerah menjadi salah satu perhatian karena berkaitan dengan pemanfaatan aset pemerintah dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah. Sementara itu, pembahasan aset BUMD diarahkan pada optimalisasi perannya dalam mendukung PAD," jelasnya.

Di sektor pertanahan, forum membahas peran pemerintah daerah dalam Gugus Tugas Reforma Agraria dan perlindungan lahan sawah. Isu tersebut berkaitan dengan penataan pertanahan sekaligus menjaga keberadaan lahan pertanian yang dilindungi.

Keikutsertaan Pemkab Sinjai dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan daerah dengan kebijakan nasional. Koordinasi tersebut mencakup pengelolaan aset, optimalisasi potensi PAD, serta penataan dan perlindungan lahan pertanian.

Melalui forum bersama Komisi II DPR RI dan pemerintah pusat, Pemkab Sinjai diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor. Kebijakan terkait aset dan pertanahan di daerah juga diharapkan berjalan sesuai ketentuan serta mendukung kepentingan pembangunan daerah.