RRI.CO.ID, Sinjai - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai terus memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor air minum, limbah, dan sanitasi. Upaya tersebut dilakukan melalui keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) BUMD bidang air minum, limbah, dan sanitasi yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hotel Gammara, Jumat, 7 Agustus 2026.

Dalam forum tersebut, Pemkab Sinjai diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Sinjai, Drs. Andi Ilham Abubakar, M.H., didampingi Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Sinjai Nurhayati, Direktur PDAM Sinjai Nasrullah Mustamin, serta para pengelola barang milik daerah Kabupaten Sinjai.

Rakor yang diinisiasi Direktorat BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri itu membahas penguatan pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan BUMD. Pertemuan tersebut juga menjadi forum penyamaan persepsi mengenai kebijakan peningkatan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Sinjai, Andi Ilham Abubakar, mengatakan rakor tersebut menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah daerah dengan arah kebijakan pemerintah pusat dalam meningkatkan kinerja BUMD.

"Forum ini membahas berbagai upaya peningkatan kinerja BUMD di sektor air minum, limbah, dan sanitasi. Ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan arahan pemerintah pusat," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah daerah juga memperoleh berbagai masukan terkait pengelolaan BUMD, BLUD, dan barang milik daerah agar pelaksanaannya semakin efektif. Masukan tersebut diharapkan menjadi bahan penyusunan kebijakan yang mampu menjawab berbagai tantangan pelayanan publik di daerah.

"Pada intinya, pertemuan ini dilaksanakan untuk mencari masukan terkait berbagai permasalahan sekaligus pendekatan solusi. Masukan tersebut nantinya dapat menjadi bahan dalam penyusunan kebijakan yang saat ini sedang dilakukan," jelasnya.

Ia berharap hasil rakor dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam memperkuat tata kelola layanan air minum, limbah, dan sanitasi. Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, kualitas pelayanan publik di sektor tersebut diharapkan semakin optimal dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.