RRI.CO.ID, Sinjai - Pemerintah Kabupaten Sinjai mengikuti pembahasan sejumlah kebijakan strategis pemerintah daerah yang berkaitan dengan penguatan fiskal dan tata kelola keuangan daerah. Pembahasan tersebut mencakup remunerasi kepala daerah, pengelolaan aset, hingga penyempurnaan mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH).

Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif mengikuti Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI secara virtual dari Gedung Command Center Kompleks Rumah Jabatan Bupati Sinjai, Kamis 30 Juli 2026. Forum tersebut diikuti gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia.

Bupati Ratnawati mengatakan forum tersebut menjadi ruang koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelaraskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, sinkronisasi kebijakan diperlukan agar pemerintah daerah memiliki kapasitas yang lebih kuat dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan publik.

"Kami menyambut baik pelaksanaan Raker dan RDPU ini sebagai ruang koordinasi untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah. Sinergi yang kuat akan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan," ujarnya.

Menurut Bupati Ratnawati, penguatan kapasitas fiskal daerah perlu berjalan seiring dengan pengelolaan aset daerah yang profesional dan transparan. Penyempurnaan mekanisme penyaluran DBH juga dinilai penting untuk mendukung efektivitas pembiayaan pembangunan di daerah.

Ia menegaskan Pemkab Sinjai siap mendukung kebijakan pemerintah pusat yang diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan bagi masyarakat.

Dalam mengikuti rapat tersebut, Bupati Ratnawati didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Sinjai, Andi Tenri Rawe Baso, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai, Andi Adeha Syamsuri.