RRI.CO.ID, Sinjai - Bupati Sinjai, Ratnawati Arif, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera mempersiapkan penerapan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen Pemerintah Daerah sebagai bagian dari modernisasi pengelolaan keuangan daerah. Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Sosialisasi Penggunaan KKI yang digelar Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) bekerja sama dengan Bank Sulselbar di Ruang Pola Kantor Bupati Sinjai, Kamis 11 Juni 2026.

Menurut Ratnawati, penggunaan KKI bukan sekadar mengganti metode pembayaran dari tunai ke non tunai. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari reformasi tata kelola keuangan yang bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.

Ia menilai digitalisasi transaksi pemerintah menjadi kebutuhan yang harus segera diterapkan untuk mendukung sistem pengelolaan keuangan yang lebih modern dan mudah diawasi. “Penerapan KKI bukan sekadar perubahan alat pembayaran, tetapi bagian dari reformasi pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran,” ujarnya.

Bupati Ratnawati menegaskan keberhasilan implementasi KKI sangat bergantung pada kesiapan seluruh perangkat daerah. Karena itu, kepala OPD diminta memberikan dukungan penuh dan segera melakukan langkah-langkah persiapan yang diperlukan.

Selain menunjuk pejabat dan bendahara pengguna KKI, perangkat daerah juga diminta memahami prosedur penggunaan kartu secara menyeluruh agar pelaksanaannya berjalan tertib dan sesuai regulasi yang berlaku. “Keberhasilan implementasi KKI sangat bergantung pada komitmen seluruh perangkat daerah. Olehnya itu, saya berharap sosialisasi ini dapat dimanfaatkan dengan baik,” katanya.

Bupati Sinjai juga meminta BKAD memperkuat pendampingan dan pengawasan selama masa implementasi. Koordinasi dengan Bank Sulselbar dinilai penting untuk memastikan seluruh tahapan penerapan KKI berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Melalui penggunaan KKI, Pemkab Sinjai berharap transaksi keuangan daerah dapat berlangsung lebih efisien, mengurangi penggunaan uang tunai, serta mendukung percepatan program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).