Pemkab Sinjai Harap Pembangunan Yonif TP Perhatikan Lahan Warga dan Situs Budaya
- 09 Jun 2026 22:32 WIB
- Bone
RRI.CO.ID, Sinjai - Pemerintah Kabupaten Sinjai menegaskan dukungannya terhadap rencana pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 141/Toddopuli. Namun, pembangunan tersebut diminta tetap memperhatikan kepastian status lahan warga serta keberadaan situs budaya di lokasi yang terdampak.
Komitmen itu disampaikan dalam rapat koordinasi penyiapan lahan pembangunan Yonif TP 141/Toddopuli yang berlangsung di Ruang Data Makodim 1424/Sinjai, Senin, 8 Juni 2026. Rapat dihadiri unsur pemerintah daerah, TNI, dan sejumlah OPD terkait.
Bupati Sinjai yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Sinjai, Andi Irwansyahrani Yusuf, mengatakan pembangunan Yonif TP 141/Toddopuli merupakan bagian dari program strategis nasional yang perlu mendapat dukungan bersama. Menurutnya, pemerintah daerah siap mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program tersebut.
Dukungan itu sekaligus menjadi bentuk sinergi daerah dalam menyukseskan kebijakan pemerintah pusat. "Pemerintah Kabupaten Sinjai berkomitmen penuh untuk mendukung dan mengawal program ini. Pembangunan Yonif TP 141/Toddopuli merupakan salah satu program nasional yang harus kita sukseskan bersama dengan memaksimalkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki daerah," ujarnya.
Meski demikian, Andi Irwansyahrani menegaskan pembangunan harus tetap memperhatikan kondisi sosial masyarakat. Ia mengingatkan agar keberadaan situs budaya maupun makam leluhur yang berada di kawasan puncak gunung tetap dijaga dan tidak terdampak pembangunan.
"Penting untuk menjaga situs budaya atau makam leluhur yang ada di kawasan tersebut agar tidak terganggu. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari konflik sosial sekaligus menjaga kearifan lokal masyarakat," katanya.
Selain aspek budaya, Pemkab Sinjai juga menyoroti pentingnya kepastian hukum terkait status lahan yang akan digunakan. Pemerintah meminta seluruh proses dilakukan secara transparan agar hak-hak masyarakat tetap terlindungi.
"Perlu ada kepastian hukum mengenai status lahan bagi masyarakat. Kita harus mengantisipasi kemungkinan adanya lahan warga yang terdampak sehingga perlu dicarikan solusi yang bijaksana dan berkeadilan," tegasnya.
Di sisi lain, keberadaan Yonif TP 141/Toddopuli diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Sinjai Tengah. Aktivitas yang muncul dari keberadaan satuan militer dinilai berpotensi membuka peluang usaha dan meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat setempat.
Melalui rapat koordinasi tersebut, seluruh pihak diharapkan dapat menyamakan persepsi dalam mendukung percepatan pembangunan Yonif TP 141/Toddopuli. Program strategis nasional ini diharapkan berjalan selaras dengan perlindungan hak masyarakat, pelestarian budaya lokal, serta pembangunan ekonomi daerah.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....