RRI.CO.ID, Sinjai - Wakil Bupati Sinjai Andi Mahyanto Mazda melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia Agus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial RI, Kamis 21 Mei 2026. Pertemuan tersebut membahas kesiapan daerah dalam mendukung program Sekolah Rakyat yang menjadi prioritas pemerintah pusat.

Dalam audiensi itu, Wakil Bupati Sinjai didampingi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sinjai Andi Muhammad Idnan. Pertemuan juga diikuti perwakilan pemerintah daerah dari Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kaimana.

Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan strategi pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui sektor pendidikan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. “Sekolah Rakyat disiapkan untuk memutus rantai kemiskinan dan memberikan kesempatan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak yang selama ini belum mendapatkan akses yang sama,” ujarnya.

Ia menyebut Presiden RI Prabowo Subianto meminta setiap daerah memiliki minimal satu Sekolah Rakyat dengan kapasitas hingga 1.000 siswa. Pemerintah pusat juga tengah menyiapkan 104 titik Sekolah Rakyat permanen dan akan menambah 143 titik baru pada tahun 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sinjai memaparkan progres pembangunan Sekolah Rakyat yang telah mencapai sekitar 69,8 persen. Pemkab Sinjai menargetkan fasilitas tersebut siap digunakan untuk proses belajar mengajar pada 14 Juli mendatang.

Menanggapi hal itu, Agus Jabo meminta seluruh pemerintah daerah menyiapkan lahan terbaik dan memperkuat koordinasi lintas sektor agar program Sekolah Rakyat berjalan optimal dan tepat sasaran.

Sementara itu, Wakil Bupati Sinjai Andi Mahyanto Mazda menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program tersebut sebagai langkah memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia berharap kehadiran Sekolah Rakyat di Kabupaten Sinjai nantinya dapat membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh pendidikan yang layak sekaligus menjadi upaya nyata memutus mata rantai kemiskinan di daerah.