RRI.CO.ID, Sinjai - Pemerintah Kabupaten Sinjai menegaskan komitmennya menjaga akses layanan kesehatan masyarakat tetap optimal, terutama di tengah isu pengurangan kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) di sejumlah daerah. Kepastian tersebut disampaikan dalam Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan yang digelar bersama BPJS Kesehatan, Selasa, 21 April 2026.

Forum yang berlangsung di Ruang Kerja Sekretaris Daerah itu dipimpin oleh Andi Jefrianto Asapa. Pertemuan ini menjadi ruang evaluasi sekaligus penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS dalam menjaga keberlanjutan layanan kesehatan.

Sekda Sinjai menegaskan bahwa potensi pengurangan kuota PBI-JK tidak akan berdampak di Kabupaten Sinjai. Pemerintah daerah telah mengantisipasi hal tersebut sejak dini agar perlindungan kesehatan masyarakat tetap terjaga.

“Terkait adanya pengurangan PBI-JK, kita sudah antisipasi sejak jauh hari. Jadi persoalan itu tidak akan berimbas di Sinjai,” tegasnya.

Selain memastikan kuota kepesertaan tetap aman, forum ini juga membahas kewajiban pemerintah daerah terhadap BPJS Kesehatan agar berjalan sesuai jadwal. Hal ini penting untuk mencegah kendala administratif yang dapat menghambat pelayanan kepada masyarakat.

Pihak BPJS Kesehatan turut mengapresiasi langkah proaktif Pemkab Sinjai dalam menjaga stabilitas kepesertaan. Sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan sekaligus kepuasan masyarakat terhadap akses kesehatan.

Melalui penguatan kolaborasi ini, Pemkab Sinjai menargetkan layanan kesehatan tetap inklusif dan berkelanjutan. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memenuhi hak dasar masyarakat di sektor kesehatan.