RRI.CO.ID, Sidrap – Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) menggelar rapat koordinasi dan klarifikasi terkait pengaduan masyarakat mengenai dugaan sengketa lahan yang melibatkan PT Berdikari United Livestock (PT BULS). Rapat berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Sidrap, Kamis, 5 Maret 2026, dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Sidrap Andi Rahmat Saleh.

Pertemuan tersebut menghadirkan berbagai pihak terkait sebagai upaya memperjelas persoalan yang dilaporkan masyarakat, termasuk perwakilan PT Berdikari United Livestock dan perwakilan kelompok petani setempat. Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari pengaduan masyarakat yang sebelumnya telah disampaikan kepada Menteri Hak Asasi Manusia di Jakarta.

Sekda Sidrap Andi Rahmat Saleh menjelaskan pemerintah daerah memfasilitasi pertemuan tersebut untuk mendengar langsung keterangan dari seluruh pihak yang terlibat. “Pertemuan ini kita lakukan untuk memperjelas persoalan yang ada dengan mendengarkan keterangan dari masing-masing pihak secara terbuka,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah daerah berkomitmen mendorong penyelesaian persoalan secara objektif, adil, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. “Pemerintah daerah berharap semua pihak dapat menyampaikan data dan informasi yang lengkap sehingga persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik,” tambahnya.

Dalam rapat tersebut, seluruh pihak diberi kesempatan menyampaikan keterangan serta data awal guna memperjelas duduk perkara sengketa lahan yang terjadi. Melalui forum ini diharapkan terbangun kesepahaman bersama serta komitmen seluruh pihak untuk menyelesaikan persoalan secara objektif, adil, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Turut hadir Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan Daniel Rumsowek bersama jajaran, perwakilan Polres Sidrap, Kepala Kantor Pertanahan Sidrap, Camat Pitu Riase, kepala organisasi perangkat daerah, serta sejumlah kepala bagian terkait.