RRI.CO.ID,Bone – Pelestarian hutan mangrove di Kabupaten Bone tidak dapat dibebankan kepada pemerintah semata. Diperlukan kolaborasi antara masyarakat, dunia usaha, akademisi, komunitas, hingga pemerintah agar upaya menjaga kawasan pesisir berjalan maksimal.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bone, Andi Takdir, S.T., M.Si., dalam dialog di RRI Bone, pada Senin, 27 juli 2026. Menurut Andi Takdir, masyarakat pesisir menjadi pihak yang paling merasakan manfaat sekaligus dampak apabila mangrove mengalami kerusakan.

Karena itu, keterlibatan mereka menjadi faktor utama dalam menjaga kelestarian ekosistem mangrove. "Yang pertama merasakan dampak positif maupun negatif dari mangrove adalah masyarakat pesisir. Jadi mereka harus menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestariannya," ujarnya.

Ia mengakui, kolaborasi berbagai pihak di Kabupaten Bone selama ini sudah berjalan, namun belum maksimal. Masing-masing masih bekerja sendiri sehingga hasil yang dicapai belum sesuai harapan.

Selain itu, edukasi terus dilakukan melalui pembentukan kelompok peduli lingkungan, melibatkan mahasiswa, komunitas pecinta alam, hingga kegiatan penanaman mangrove pada peringatan Hari Mangrove Sedunia. Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa mangrove bukan sekadar tumbuhan pesisir, tetapi juga memiliki nilai ekonomi karena menjadi habitat ikan, kepiting, dan berbagai biota laut yang menjadi sumber mata pencaharian nelayan.

"Kalau semua bergerak bersama, hasilnya tentu jauh lebih baik dibanding bekerja sendiri-sendiri," katanya.

DLH Bone berharap kesadaran masyarakat terus meningkat sehingga menjaga mangrove menjadi budaya bersama demi menjaga lingkungan pesisir dan kesejahteraan masyarakat pada masa mendatang.