RRI.CO.ID, Bone – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Watampone menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 di Aula KPP Pratama Watampone, Rabu, 15 Juli 2026. Dengan mengusung tema “Membangun Sinergi Pusat dan Daerah dalam Rangka Optimalisasi Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih yang Akuntabel dan Berkelanjutan”, kegiatan ini menjadi wadah memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung program strategis nasional.
Forum dikemas dalam bentuk talkshow dengan menghadirkan Kepala KPP Pratama Watampone Dr. Amran, S.E., Ak., MPA, Sekretaris Bappeda Kabupaten Bone Muh. Zuhri, STP., MM, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan IAIN Bone Prof. Dr. Ridhwan, S.Ag., M.Ag., serta Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bone Fri Harmoko, S.H., M.H. Peserta berasal dari Kabupaten Bone, Soppeng, dan Wajo, meliputi unsur Dinas Koperasi, Badan Gizi Nasional, yayasan pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga pengurus Koperasi Desa Merah Putih.
Kepala KPP Pratama Watampone, Dr. Amran, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh narasumber dan peserta yang hadir. Ia mengatakan Forum Konsultasi Publik merupakan agenda rutin tahunan yang tahun ini dirangkaikan dengan peringatan Hari Pajak 2026.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber dan peserta yang telah hadir dalam acara Forum Konsultasi Publik KPP Pratama Watampone 2026 ini. Acara FKP ini merupakan agenda rutin tahunan, dan untuk tahun ini dirangkai dalam momentum Hari Pajak 2026,” ujar Amran.
Amran menegaskan forum tersebut tidak difokuskan pada pembahasan teknis perpajakan, melainkan memperkuat sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurutnya, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting agar program berjalan sesuai tujuan.
“Pada forum ini kami tidak akan membahas teknis perpajakan. Fokus kami adalah bagaimana membangun sinergi antara Pemerintah Pusat dan daerah dalam pelaksanaan program strategis nasional. Kami juga berharap masukan dari akademisi dan unsur penegak hukum untuk memastikan akuntabilitas program strategis ini,” kata Amran.
Melalui Forum Konsultasi Publik tersebut, KPP Pratama Watampone berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan. Sinergi itu diharapkan mampu mewujudkan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih yang akuntabel, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bone, Soppeng, dan Wajo.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....