Bebas Visa Bisa Jadi Terobosan Baru Meningkatkan Pariwisata Indonesia

RRI.CO.ID, Bogor - Anggota Komisi VII DPR RI, Putra Nababan mendorong mendesak Kementerian Pariwisata untuk segera memperjuangkan aspirasi program bebas visa untuk wisatawan asing dari negara-negara yang memiliki minat besar berwisata di tanah air.

Menurutnya, ada dua katagori turis yang cukup berminat dengan program bebas visa. Yakni mereka yang benar benar ingin berkunjung ke Indonesia serta mereka yang memang yang mencoba untuk berwisata dengan biaya yang terbatas. Lebih lanjut Putra menambahkan ditengah konflik geopolitik global saat ini Indonesia masuk dalam kategori pariwisata yang aman.

“Turis India dan Tiongkok yang masuk katagori pertama itu akan senang jika ada program bebas visa. Sementara para turis Jepang, Australia, Korea, Eropa dan Amerika masuk katagori dua yang merasa tidak ribet masuk ke tanah air,” ujar Putra Nababan, saat kegiatan kunjungan kerja spesifik ke Bogor, Senin 13 April 2026

Anggota Komisi VII DPR RI lainnya, Novita Hardini menungkapkan jika destinasi wisata di Indonesia memiliki daya saing global, salah satunya Taman Safari Indonesia. Untuk itu diperlukan dorongan dalam mengisi kekosongan hukum diantaranya dalam standarisasi penanganan kesehatan dan kelayakan satwa di kebun binatang khususnya satwa langka.

Dalam kunjungan kerjanya di Taman Safari Indonesia pada 13 April 2026, Novita menyambut baik usulan Taman Safari menjadi standar dalam menyusun ilmu kecabangan konservasi satwa langka dan standarisasi perawatan medis yang kurang lebih sama seperti manusia.

Sementara itu, General Manajer Taman Safari Indonesia Bogor, Sere Nababan menyampaikan sejumlah kendala yang menjadi penghambat kemajuan Pariwisata di Indonesia. Selain persoalan kunjungan bebas visa juga berkaitan dengan sarana dan prasaran penunjang seperti infrastruktur jalan penghubung serta aturan terkait kepariwisataan.

"Di Bali banyak wisatawan mancanegara aturan di tingkat tapak di kawasan itu memungkinkan adanya fasilitas penunjang khusus seperti penyediaan minuman beralkohol," ujar Seren.

Disisi lain untuk mendorong capaian pajak hingga 7% dibutuhkan tingkat kunjungan wisata yang tinggi salah satunya kolaborasi dan penguatan pada regulasi yang sama baik di tingkat pusat hingga daerah.