Ekonom Meminta Pemerintah Harus Lancar Membayar Kompensasi ke BUMN

RRI.CO.ID, Bogor - Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori mengatakan pembayaran subsidi dan kompensasi kepada BUMN, khususnya Pertamina dan PLN ini penting untuk menjaga kinerja positif perusahaan dimata publik. Apalagi, sebagai pemegang mandat monopoli konstitusional pelayanan kepada masyarakat dan konsumen atas cabang produksi penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak merupakan indikator pengelolaan BUMN yang profesional.

Gangguan pelayanan barang subsidi tentu menjadi keniscayaan apalagi ditengah fluktuasi harga keekonomian energi primer seperti minyak dan gas bumi dunia, batubara dan bahan penolong produksi lainnya. Di samping itu, sebagai korporasi Pertamina dan PLN juga memiliki rekan kerja bisnis atau pihak ketiga.

Jangan sampai keterlambatan pembayaran subsidi dan kompensasi oleh pemerintah menimbulkan efek bola sodok. Misalnya, Pertamina dan PLN juga tterlambat dalam membayarkan kewajibannya atau hak rekanan dalam bentuk utang dagang atau produksi kepada perusahaan lain.

Jika hal ini terjadi, tentu akan mengganggu aliran kas (cash flow) perusahaan rekanan yang lambat laun akan berdampak pada keberlanjutan operasionalisasinya. Permasalahan aliran kas tentu berpengaruh pada modal kerja harian Pertamina dan PLN.

Maka, semakin lama pembayaran penggantian subsidi dan kompensasi dari pemerintah akan mempengaruhi penyediaan BBM subsidi dan jenis tertentu ke konsumen. Atau pelayanan jaringan kelistrikan kepada masyarakat akan terkendala oleh pasokan batu bara sebagai bahan bakar pembangkit.

Hal ini jelas akan mengganggu distribusi dan logistik BBM ke berbagai wilayah Indonesia melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Kekosongan dan kelangkaan BBM subsidi dan jenis tertentu di berbagai daerah mustahil dapat dielakkan.