RRI.CO.ID, Bogor - Arthur Javerson Maya , Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, UKI, memberikan pandangan terkait perang di kawasan Timur Tengah. Perang pada umumnya bergerak dalam pola yang dapat dikenali: ada pemicu, ada eskalasi, dan pada akhirnya ada titik penghentian yang relatif jelas, baik melalui kemenangan, kekalahan, maupun kesepakatan politik. Namun, perang Iran sejak 28 Februari 2026 menunjukkan pola yang sulit ditempatkan dalam kerangka tersebut. Serangan awal yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap target militer Iran memicu rangkaian balasan berupa serangan drone dan misil ke berbagai titik strategis di kawasan Timur Tengah, termasuk pangkalan militer Amerika Serikat dan jalur logistik regional.

Meskipun gencatan senjata sempat diumumkan pada awal April, situasi tidak bergerak menuju penyelesaian yang pasti; jalur vital seperti Selat Hormuz tetap berada dalam tekanan dan memicu kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan energi global. Di saat yang sama, upaya negosiasi belum menghasilkan kesepakatan final, sementara pejabat Amerika Serikat masih membuka kemungkinan dilakukannya kembali operasi militer jika kondisi dianggap perlu. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah Perang Iran benar-benar bergerak menuju akhir, atau justru berada dalam situasi yang tidak pernah dimaksudkan untuk benar-benar diselesaikan?

Ketidakkonsistenan ini terlihat jelas dalam perkembangan konkret setelah gencatan senjata diumumkan. Pada 2 Mei 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa terdapat kemungkinan Amerika Serikat akan kembali melakukan serangan terhadap Iran, menegaskan bahwa opsi militer tetap terbuka meskipun jalur diplomasi masih berlangsung (Reuters 2026). Pada waktu yang hampir bersamaan, seorang pejabat senior Iran yang dikutip media pemerintah menyampaikan bahwa Teheran tidak menganggap perang telah sepenuhnya berakhir dan memperingatkan bahwa setiap langkah agresif baru akan dibalas secara tegas (Reuters 2026).

Di sisi lain, data pelayaran menunjukkan bahwa blokade laut yang diberlakukan Amerika Serikat sejak pertengahan April telah secara signifikan menekan ekspor energi Iran; hanya sebagian kecil tanker yang berhasil keluar dari Teluk Oman, sementara sebagian lainnya dipaksa kembali atau tertahan di perairan regional (Reuters 2026). Dampak ekonominya sangat konkret: analis memperkirakan bahwa pembatasan ekspor minyak akibat blokade ini menyebabkan kerugian kurang lebih sekitar US$400 hingga 500 juta per hari bagi Iran, seiring terhentinya aliran minyak yang menjadi sumber utama devisa negara tersebut (Reuters 2026).

Bahkan, laporan lain menunjukkan puluhan kapal tanker dengan puluhan juta barel minyak tertahan di kawasan Teluk tanpa kepastian distribusi (Reuters 2026). Rangkaian fakta ini menunjukkan satu pola yang sulit disederhanakan: pada saat diplomasi terus dibicarakan, tekanan ekonomi melalui blokade tetap dijalankan secara aktif, sehingga perang tidak benar-benar berhenti, melainkan dipertahankan dalam bentuk yang berbeda. Dalam logika perang konvensional, terdapat dua jalur yang biasanya dapat diidentifikasi, yaitu eskalasi menuju konfrontasi terbuka untuk menentukan hasil akhir atau deeskalasi menuju penyelesaian melalui kesepakatan politik.

Namun, perang Iran tidak menunjukkan kecenderungan ke salah satu jalur tersebut. Amerika Serikat mempertahankan tekanan militer terbatas dan blokade maritim tanpa memperluas operasi menjadi invasi atau serangan penentuan, sementara Iran tetap melakukan respons militer dan menjaga kapasitas strategisnya tanpa mendorong konflik ke perang total. Secara operasional, situasi ini menghasilkan kondisi yang tetap tegang tetapi tidak mengalami perubahan yang menentukan. Intensitas konflik cukup tinggi untuk mempertahankan tekanan, tetapi tidak cukup untuk menghasilkan keputusan.

Dalam kondisi seperti ini, indikator utama perang seperti pergeseran posisi strategis, perubahan keseimbangan kekuatan, atau pembukaan jalur negosiasi yang mengikat tidak menunjukkan perkembangan yang berarti. Hasilnya adalah anomali dalam logika perang itu sendiri, di mana konflik tidak bergerak menuju kemenangan atau penyelesaian, tetapi dipertahankan pada tingkat tertentu yang mencegah kedua kemungkinan tersebut terjadi. Persoalan utama tidak lagi terletak pada apakah perang ini akan berakhir, tetapi pada bagaimana kondisi seperti ini dapat terus dipertahankan tanpa menghasilkan keputusan.

Data operasional menunjukkan bahwa aliran tekanan tidak pernah benar-benar dihentikan, melainkan dialihkan bentuknya. Ketika intensitas serangan menurun, tekanan bergeser ke jalur ekonomi dan logistik melalui pengawasan ketat terhadap jalur pelayaran di sekitar Selat Hormuz, sehingga sebagian besar ekspor energi Iran tidak dapat bergerak secara normal, sementara kehadiran militer Amerika Serikat tetap menjaga situasi dalam kondisi terkendali tetapi tidak longgar (Reuters 2026). Pada saat yang sama, tidak terlihat adanya langkah menuju pemutusan kondisi secara total, baik melalui serangan penentuan maupun kesepakatan politik yang mengikat.

Situasi justru menunjukkan kesinambungan tekanan dalam bentuk yang berubah-ubah, sehingga kondisi tidak pernah mencapai titik puncak, tetapi juga tidak pernah benar-benar mereda. Dalam kerangka ini, Perang Iran tidak lagi berfungsi sebagai alat untuk mencapai hasil tertentu, melainkan sebagai mekanisme untuk mempertahankan ketegangan secara berkelanjutan. Dampak paling konkret terlihat pada gangguan langsung terhadap arus ekspor energi Iran dalam periode setelah pengetatan pengawasan maritim di kawasan Teluk.

Laporan Reuters menunjukkan bahwa sejumlah kapal tanker yang mengangkut minyak Iran mengalami penundaan atau perubahan rute akibat peningkatan patroli dan inspeksi di jalur pelayaran strategis, terutama di sekitar Selat Hormuz (Reuters 2026). Kondisi ini tidak sepenuhnya menghentikan ekspor, tetapi memperlambat distribusi dan meningkatkan biaya operasional secara signifikan, termasuk premi asuransi risiko konflik dan biaya logistik tambahan akibat pengalihan rute. Selain itu, ketidakpastian pengiriman memaksa Iran menawarkan penyesuaian harga untuk menjaga keberlanjutan ekspor ke pasar utama, terutama di Asia.

Dampak ini tidak muncul sebagai penurunan tunggal yang mudah diukur, melainkan sebagai akumulasi hambatan yang secara bertahap mengurangi efisiensi ekspor energi Iran. Dalam konteks ini, tekanan ekonomi tidak bergantung pada intensitas serangan militer, tetapi tetap berlangsung melalui pembatasan akses dan peningkatan biaya yang melekat pada setiap proses distribusi. Ketidakpastian ini juga tercermin pada tingkat pengambilan keputusan strategis di masing-masing pihak.

Pemerintah Amerika Serikat belum mengajukan resolusi baru ke Kongres untuk memperluas operasi militer secara penuh, sementara batas waktu 60 hari dalam kerangka War Powers Resolution tetap menjadi tekanan politik domestik terhadap Presiden Donald Trump (Reuters 2026). Di sisi lain, Iran tidak mengumumkan mobilisasi total atau penarikan diri dari jalur diplomasi, meskipun struktur militer seperti Islamic Revolutionary Guard Corps tetap mempertahankan kontrol operasional di lapangan (Reuters 2026). Kondisi ini menghasilkan situasi di mana keputusan besar terus ditunda, sementara tindakan terbatas tetap berjalan. Tidak ada langkah menuju ekspansi penuh, tetapi juga tidak ada sinyal penarikan yang signifikan.

Dalam kerangka seperti ini, proses pengambilan keputusan tidak menghasilkan arah strategis yang tegas, melainkan memperpanjang kondisi sementara menjadi keadaan yang berulang. Respons aktor eksternal tidak menghasilkan perubahan arah, tetapi memperkuat kondisi yang tetap tanpa keputusan. Laporan Reuters menunjukkan bahwa negara-negara Eropa meningkatkan kehadiran maritim untuk melindungi jalur perdagangan di kawasan Teluk, langkah yang berfokus pada pengamanan distribusi tanpa menyentuh sumber konflik secara langsung (Reuters 2026).

Pada saat yang sama, seruan untuk menahan diri terus disampaikan oleh berbagai negara besar, termasuk Cina dan Rusia, namun tanpa diikuti oleh langkah intervensi yang dapat mengubah konfigurasi di lapangan (Reuters 2026). Di tingkat institusional, Dewan Keamanan PBB tidak menghasilkan resolusi baru yang mengikat, sehingga tidak ada mekanisme kolektif yang mampu memaksa perubahan strategis (Reuters 2026). Pola ini menunjukkan bahwa keterlibatan eksternal lebih diarahkan untuk membatasi dampak konflik daripada mendorong penyelesaiannya. Dalam kondisi seperti ini, keberadaan aktor global tidak berfungsi sebagai pendorong resolusi, melainkan sebagai penyangga yang menjaga konflik tetap berada dalam batas yang dapat dikelola tanpa pernah benar-benar diakhiri.

Posisi Indonesia dalam situasi ini tidak dapat dibaca sekadar sebagai sikap netral yang pasif, melainkan sebagai keputusan yang mempertimbangkan keterbatasan ruang intervensi. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri secara konsisten menyerukan penghentian kekerasan dan mendorong penyelesaian melalui jalur diplomasi, tanpa mengaitkan diri pada salah satu pihak yang terlibat langsung. Di saat yang sama, tidak ada langkah konkret berupa keterlibatan dalam mekanisme mediasi utama ataupun kontribusi militer dalam pengamanan kawasan, sehingga posisi Indonesia tetap berada di luar struktur operasional konflik.