RRI.CO.ID, Bogor — Tata kelola aset Pemerintah Kota Bogor dinilai harus memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi pemanfaatan lahan dan bangunan milik daerah menjadi kunci agar perkembangan wilayah dapat dirasakan merata.

Kota Bogor yang terdiri dari enam kecamatan memiliki luas wilayah relatif terbatas, namun hampir seluruh kawasannya menjadi magnet investasi. Sektor jasa dan perdagangan tumbuh pesat seiring meningkatnya minat penanaman modal di berbagai titik strategis kota.

Ketua Gerakan Pembumian Pancasila, Vayireh Sitohang, menegaskan pentingnya pengelolaan aset yang transparan dan produktif. Ia mengatakan bahwa keterbatasan luas wilayah bukan menjadi hambatan untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif.

“Aset daerah harus dikelola secara profesional agar tidak hanya menjadi catatan administrasi, tetapi benar-benar memberi dampak ekonomi bagi masyarakat. Justru karena wilayahnya tidak terlalu luas, perencanaan harus matang supaya seluruh kecamatan merasakan perkembangan yang seimbang,” katanya, Jumat, 27 Februari 2026.

Vayireh menyoroti masih adanya aset daerah yang dalam beberapa tahun terakhir belum dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, pemanfaatan aset yang tepat dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi warga.

“Jangan sampai ada lahan atau bangunan milik daerah yang dibiarkan menjadi lahan tidur, padahal bisa didorong menjadi ruang investasi produktif. Kalau dikelola dengan skema yang transparan dan berpihak pada kepentingan publik, aset itu bukan hanya menghasilkan PAD, tetapi juga menjadi sumber penghidupan masyarakat,” tambahnya.

Dengan tata kelola aset yang akuntabel dan terarah, Kota Bogor berpeluang memperkuat daya saingnya sebagai kota jasa dan perdagangan. Harapannya, seluruh lapisan masyarakat di enam kecamatan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan berkelanjutan.