Ratusan Warga Syukuran KPK Bongkar Mafia Tanah di Kantor ATR/BPN Bogor

RRI.CO.ID,Bogor - Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK RI terhadap sejumlah pejabat di Kantor ATR BPN Kelas I Kabupaten Bogor disambut baik oleh perwakilan organisasi masyarakat dan petani.

Mereka melakukan syukuran dengan menyembelih dua ekor kambing di depan kantor ATR / BPN Kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada Senin 21 September 2026.

Aksi tersebut di inisiasi oleh Himpunan Petani dan peternak Milenial Kabupaten Bogor dan Pemuda Lira Kabupaten Bogor yang selama ini merasa kecewa dengan pelayanan kantor tanah Kabupaten Bogor. Khususnya dalam membela hak para petani mendapatkan akses tanah untuk bercocok tanam dan beternak yang sejatinya adalah menunjang ketahanan pangan.

Ketua Himpunan Petani dan Peternak Milenial Kabupaten Bogor Yusuf Bachtiar, berharap dari hasil OTT tersebut akan mengungkap sengkarut perizinan atas tanah yang selama ini di Kabupaten Bogor.

“Kami menggelar aksi ini sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada Allah SWT atas tertangkapnya orang-orang zalim yang selama ini membodohi rakyat Kabupaten Bogor,” ungkap Ketua HPPMI Bogor Yusuf Bachtiar.

Tidak hanya persoalan kasus terhadap izin dan manipulasi pemanfaatan tanah oleh perusahaan pengembang property besar Sumarecon saja. Ketua Presidium Masyarakat Bogor Bersatu Oman Pribadi juga mempertanyakan kasus dugaan upah pungut di dalam tubuh Bappenda Kabupaten Bogor.

Oman menilai jika barang bukti berupa uang hasil pungut sebesar 1,5 milyar rupiah sudah di amankan lalu mengapa tidak dengan pelakunya.

"Sebelumnya, penyidik KPK melakukan OTT pada 14 September 2026 terkait dugaan pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah Kabupaten Bogor, Kemudian dugaan Upah Pungut di Bappenda dan jual beli jabatan , barang buktinya ada tapi kenapa tidak ada tersangkanya," tambah Oman Pribadi.

Selain aksi massa membakar sate didepan Kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong. Massa juga menyiapkan kain Panjang berisi petisi mengutuk perbuatan korupsi yang dilakukan oleh sejumlah oknum baik itu birokrat , swasta dan unsur lainnya yang menimbulkan ketidak adilan dalam semangat reforma agraria negara yang semestinya berpihak pada masyarakat kecil khusunya petani.