KUA-PPAS 2027 Bogor Berimbang, APBD Perubahan 2026 Jadi Fokus

RRI.CO.ID, Bogor — Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor 2027 terus diarahkan untuk menciptakan struktur keuangan yang lebih sehat. Penyesuaian dilakukan terhadap rencana pendapatan dan belanja daerah agar defisit dapat ditekan sekaligus menjaga keberlanjutan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor Adityawarman Adil mengatakan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menghasilkan penyesuaian terhadap rancangan anggaran 2027.

“KUA-PPAS APBD Kota Bogor 2027 sudah balance, dan sekarang kita fokus untuk bisa membahas APBD perubahan tahun 2026,” ujar Adityawarman, Jumat, 21 Agustus 2026.

Dalam pembahasan awal, proyeksi pendapatan daerah pada KUA-PPAS 2027 tercatat sekitar Rp3,071 triliun, sedangkan rencana belanja mencapai sekitar Rp3,799 triliun. Selisih sekitar Rp728 miliar tersebut menjadi salah satu alasan dilakukannya efisiensi dan penyesuaian belanja agar postur anggaran dapat lebih seimbang.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menekankan pentingnya menjaga kesinambungan pembiayaan program masyarakat melalui APBD 2027 maupun perubahan APBD 2026.

“Yang penting anggaran untuk rakyat tetap berkelanjutan, baik dari sumber APBD 2027 maupun perubahan 2026, dengan terus menyeimbangkan neraca pengeluaran dan pemasukan,” kata Dedie.

Untuk APBD 2026 yang telah ditetapkan, pendapatan daerah berada di kisaran Rp3,053 triliun, sementara belanja daerah mencapai sekitar Rp3,181 triliun. Struktur pembiayaan netto tercatat sekitar Rp128,502 miliar, sehingga penyesuaian dalam perubahan APBD 2026 akan menjadi bagian penting untuk memastikan kemampuan fiskal daerah tetap terjaga.

Dedie mengatakan proses perubahan anggaran perlu dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kemampuan pendapatan serta kebutuhan pembiayaan berbagai program prioritas. Pemerintah daerah bersama DPRD juga masih melakukan pembahasan terhadap Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026 sebelum masuk pada tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD 2026.

Adityawarman menambahkan, penyelesaian KUA-PPAS 2027 dan perubahan APBD 2026 harus tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan postur anggaran yang lebih terkendali, DPRD dan Pemkot Bogor berharap program pelayanan publik serta pembangunan daerah dapat berjalan berkelanjutan tanpa memperbesar tekanan terhadap keuangan daerah.