KUA-PPAS 2027, Kota Bogor Pangkas Belanja untuk Tekan Defisit Anggaran

RRI.CO.ID, Bogor — Pemerintah Kota Bogor bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor masih mematangkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. Rancangan tersebut menjadi tahapan awal menuju penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027, dengan arah pembangunan yang menitikberatkan pada penguatan sumber daya manusia dan transformasi digital pemerintahan.

Dalam rancangan yang telah disampaikan Pemerintah Kota Bogor, postur anggaran masih menghadapi persoalan defisit sehingga memerlukan pembahasan dan penyesuaian lebih lanjut. Sejumlah laporan yang mengacu pada dokumen rancangan KUA-PPAS menyebut belanja daerah sekitar Rp3,799 triliun dan pendapatan sekitar Rp3,071 triliun, dengan selisih sekitar Rp728 miliar sebelum memperhitungkan skema pembiayaan.

Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil mengatakan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terus berjalan untuk memfinalisasi postur anggaran dan menjaga kondisi fiskal tetap terkendali.

“Proses pasti terus berlangsung dengan adanya finalisasi KUA-PPAS agar bisa stabil dengan adanya defisit yang dapat tertanggulangi,” ujar Adityawarman, Selasa, 18 Agustus 2026.

Adityawarman menambahkan, DPRD dan TAPD perlu terus memperkuat koordinasi agar komposisi anggaran yang disepakati tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Tim TAPD Kota Bogor juga terus berkoordinasi dan kolaborasi agar bisa mencapai titik yang diharapkan dari anggaran untuk rakyat dengan standar sesuai dengan peraturan yang berlaku,” katanya.

Sekretaris Daerah Kota Bogor, Denny Mulyadi menjelaskan pembahasan masih dilakukan di lingkungan TAPD untuk menyinkronkan kebutuhan belanja dengan kemampuan pendapatan daerah.

“Saat ini masih menjalani proses di tim anggaran daerah agar nantinya bisa melakukan sinkronisasi dan membuat tidak adanya defisit atau mengurangi defisit sesuai dengan aturan,” kata Denny.

Denny menyebut efisiensi menjadi salah satu strategi yang ditempuh untuk memperbesar ruang anggaran bagi program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.

“Efisiensi juga berlangsung dengan pengurangan perjalanan dinas dan juga makan dan minum pegawai dan pejabat sehingga bisa lebih teralokasikan untuk rakyat,” ujarnya.

Rancangan KUA-PPAS 2027 Kota Bogor sendiri mengarahkan pembangunan pada pengembangan kapasitas dan transformasi digital pemerintahan, termasuk penguatan literasi sains dan digital serta integrasi sistem informasi daerah. Pemerintah Kota Bogor dan DPRD diharapkan dapat menuntaskan pembahasan tersebut agar penyusunan APBD 2027 dapat dilanjutkan dengan postur anggaran yang lebih sehat, realistis, efisien, dan tetap menjaga kualitas pelayanan publik.