Komisi IV Kritik KUA-PPAS 2027 Kota Bogor, Layanan Publik Jangan Terpinggirkan

RRI.CO.ID, Bogor — Komisi IV DPRD Kota Bogor mengkritisi pembahasan KUA-PPAS 2027 agar porsi anggaran untuk pelayanan publik tidak tergerus oleh belanja penunjang pemerintahan. Sorotan tersebut muncul setelah Komisi IV menyelesaikan pembahasan bersama perangkat daerah mitra di sektor pendidikan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, kebencanaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, serta perlindungan perempuan dan anak.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, menilai anggaran 2027 harus lebih tajam diarahkan pada program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia mengingatkan agar kebutuhan operasional pemerintah tidak sampai mengambil porsi yang seharusnya digunakan untuk memperkuat pelayanan dasar warga.

“Setiap perangkat daerah tentu membutuhkan biaya operasional, dan itu wajar. Yang ingin kami jaga adalah keseimbangannya, jangan sampai porsi untuk program yang langsung menyentuh warga tergerus,” ujar Fajar, Sabtu, 15 Agustus 2026.

Kritik tersebut menjadi penting karena sejumlah agenda prioritas Kota Bogor dalam RPJMD 2025–2029 berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat melalui program Bogor Cerdas, Bogor Sehat, dan Bogor Sejahtera. Menurut Komisi IV, janji pembangunan tersebut harus diterjemahkan dalam struktur anggaran yang benar-benar memperkuat pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan kesempatan kerja.

Komisi IV juga meminta perhatian lebih terhadap layanan keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga, perluasan kesempatan kerja, kesiapsiagaan pemadam kebakaran, serta penanggulangan bencana. Program-program tersebut dinilai kerap tidak terlihat besar dalam dokumen anggaran, tetapi memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

“Program-program ini mungkin tidak selalu terlihat besar dalam dokumen anggaran, tetapi dampaknya sangat dirasakan warga sehari-hari. Karena itu kami minta program seperti ini tidak diposisikan sebagai sisa, melainkan sebagai prioritas,” tegas Fajar.

Komisi IV juga mendorong agar seluruh sumber pendanaan, termasuk dana yang berasal dari pemerintah pusat, ditampilkan secara lengkap dalam pembahasan bersama DPRD. Meski demikian, catatan tersebut belum menjadi keputusan akhir karena pembahasan KUA-PPAS 2027 masih berlanjut di Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.