Dinsos Kabupaten Bogor Berupaya Tangani ODGJ Secara Nyata dan Berkelanjutan

RRI.CO.ID, Bogor - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor terus memperkuat komitmennya dalam menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Langkah nyata ini terus digencarkan, terutama setelah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mencatat ada 7.321 ODGJ berat di Kabupaten Bogor yang telah berhasil mendapatkan pelayanan kesehatan sepanjang tahun 2025.

Kepala Dinsos Kabupaten Bogor, Farid Ma'ruf, menegaskan bahwa tingginya angka tersebut sejalan dengan besarnya jumlah penduduk di Kabupaten Bogor. Pemkab Bogor pun selalu siap siaga merespons cepat setiap ada data spesifik mengenai keberadaan ODGJ di tengah masyarakat untuk segera dievakuasi dan ditangani.

Alur Penanganan yang Jelas dan Terpadu

Dinsos Kabupaten Bogor telah membangun sistem penanganan ODGJ yang runtut, baik bagi ODGJ yang memiliki keluarga maupun yang telantar di jalanan :

Diantaranya dengan melakukan evakuasi dan pengobatan, dimana setiap ODGJ yang dilaporkan oleh masyarakat akan langsung dibawa ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Marzoeki Mahdi untuk mendapatkan perawatan medis secara intensif. Setelah dinyatakan membaik oleh pihak rumah sakit, pasien akan ditampung sementara di Balai Kesejahteraan Sosial (BKS) Citeureup. Selama pasien berada di BKS, petugas Dinsos aktif melakukan penelusuran identitas (tracing) untuk menemukan keberadaan keluarga mereka. Bagi mantan ODGJ yang keluarganya benar-benar tidak ditemukan, Dinsos bekerja sama dengan berbagai yayasan dan lembaga sosial khusus untuk memastikan mereka tetap mendapat tempat yang layak.

Dorong Peran Keluarga dan Pendampingan Jangka Panjang

Dinsos Kabupaten Bogor juga menekankan bahwa kesembuhan total ODGJ tidak lepas dari peran lingkungan terdekat. Farid mengingatkan agar pihak keluarga tidak lepas tangan atau menolak anggota keluarga yang sedang dalam masa pemulihan.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Dinsos memastikan bahwa tugas mereka tidak berhenti saat pasien pulang ke rumah. Petugas di lapangan akan terus melakukan pendampingan, pengawasan, dan supervisi secara berkala agar proses pemulihan mantan ODGJ dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan di dalam masyarakat.