Pemkab Bogor Perkuat Tata Kelola Desa Melalui Workshop Evaluasi Keuangan

RRI.CO.ID, Bogor – Pemerintah Kabupaten Bogor terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel melalui Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, di Ruang Serbaguna I Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Selasa 23 Juni 2026.

Workshop yang diselenggarakan bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat itu bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan desa agar semakin efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Ajat Rochmat Jatnika menyampaikan apresiasi kepada BPKP atas inisiatif penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, evaluasi yang dilakukan secara komprehensif akan membantu pemerintah desa dalam memperkuat tata kelola keuangan sekaligus mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan.

“Pemerintah Kabupaten Bogor menyambut baik pelaksanaan workshop ini. Melalui evaluasi yang komprehensif, kita berharap pengelolaan keuangan desa dapat berjalan lebih baik, lebih transparan, akuntabel, serta mampu mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Kabupaten Bogor memiliki 416 desa dan 19 kelurahan dengan jumlah penduduk lebih dari 6,1 juta jiwa. Dengan besarnya jumlah penduduk tersebut, diperlukan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, terutama dalam pengelolaan keuangan desa yang nilainya mencapai sekitar Rp1,6 triliun dalam APBDes.

Menurut Ajat, pengelolaan keuangan desa tidak hanya harus memenuhi aspek administrasi dan regulasi, tetapi juga harus mampu menghasilkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pada kesempatan itu, Ajat juga menyampaikan sejumlah prestasi yang diraih Kabupaten Bogor di bidang pemerintahan desa sepanjang tahun 2025. Salah satunya penghargaan dari LKPP kepada Desa Ciomas Rahayu atas capaian kematangan pengadaan tingkat nasional serta penghargaan dari Menteri Keuangan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor atas kecepatan penyampaian dokumen persyaratan penyaluran dana desa.

“Prestasi-prestasi ini harus menjadi motivasi bagi kita semua. Kita harus bekerja dengan benar, bekerja dengan baik, dan menyampaikan setiap kebijakan dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” katanya.

Selain itu, Sekda juga menyoroti perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Bogor. Berdasarkan data DPMD, saat ini terdapat 262 BUMDes aktif dan 154 BUMDes yang belum aktif. Ia berharap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dapat memperkuat pengembangan BUMDes sehingga mampu meningkatkan kemandirian ekonomi desa.

Ajat menegaskan bahwa perbaikan tata kelola pemerintahan desa merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik hingga tingkat nasional.

“Kalau desa-desa kita baik, tata kelola pemerintahannya baik, maka dampaknya akan dirasakan hingga ke tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Kita bangun Indonesia dari desa, dan kita mulai dari Kabupaten Bogor,” ujarnya.

Melalui workshop ini, Pemerintah Kabupaten Bogor berharap lahir berbagai rekomendasi dan langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola desa yang semakin profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.