Perbaikan DPT Kebon Pedes Resmi Dimulai, Anggaran Rp5,4 M

RRI.CO.ID, Bogor - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai melakukan perbaikan Dinding Penahan Tanah (DPT) yang longsor di ruas Jalan Kebon Pedes KM JKT 54+850, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Pekerjaan tersebut dilakukan setelah usulan penanganan dari Pemerintah Kota Bogor ditetapkan sebagai prioritas oleh Pemprov Jabar, Rabu, 17 Juni 2026.

Sebelum proyek perbaikan dimulai, Pemerintah Kota Bogor melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama perangkat daerah terkait telah melakukan langkah penanganan darurat di lokasi longsor. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan pengguna jalan.

Proses pengerjaan dimulai setelah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Provinsi Jawa Barat menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada kontraktor pelaksana. Tahapan tersebut diawali dengan survei lapangan pada April 2026, penyusunan perencanaan teknis, proses pengadaan kontraktor pada Mei 2026, hingga serah terima lokasi pekerjaan pada Juni 2026.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengatakan ruas Jalan Kebon Pedes merupakan jalan yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia menjelaskan proyek perbaikan tersebut ditargetkan selesai dalam waktu 150 hari kalender dengan nilai anggaran sekitar Rp5,4 miliar.

“Setelah hari ini serah terima lokasi pekerjaan, langsung siap digarap. Alhamdulillah, segala sesuatu memang perlu proses, karena anggarannya harus dipikirkan dan nilainya cukup besar, sekitar Rp5,4 miliar,” kata Dedie.

Secara teknis, perbaikan akan menggunakan kombinasi konstruksi berupa pembangunan dinding beton, pemasangan bronjong, penggunaan material batu granular, serta pembangunan sistem drainase untuk memperkuat ketahanan struktur tanah. Metode tersebut dipilih agar lokasi yang terdampak longsor memiliki perlindungan yang lebih baik terhadap potensi pergerakan tanah di masa mendatang.

Dedie juga menyoroti faktor penyebab longsor yang salah satunya dipengaruhi oleh kebiasaan membuang sampah ke aliran sungai. Sementara itu, DBMPR Jawa Barat akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Bogor dan aparat kepolisian untuk mengatur rekayasa lalu lintas secara situasional selama proses pengerjaan berlangsung.