KPP Desak Gubernur Jabar Buka Transparansi Pelaksanaan PCMB Bogor

  • 17 Jun 2026 17:21 WIB
  •  Bogor
Poin Utama
  • Komunitas Pemuda Peduli (KPP) Bogor Raya menyoroti pelaksanaan Penerimaan Calon Murid Baru (PCMB) di Jawa Barat setelah muncul sejumlah keluhan dari masyarakat.
  • Ketua KPP Bogor Raya, Beni Sitepu, mengatakan bahwa keterbukaan informasi harus menjadi prioritas seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PCMB.

RRI.CO.ID, Bogor - Komunitas Pemuda Peduli (KPP) Bogor Raya menyoroti pelaksanaan Penerimaan Calon Murid Baru (PCMB) di Jawa Barat setelah muncul sejumlah keluhan dari masyarakat. Beberapa kasus yang mencuat menunjukkan adanya calon murid yang tinggal dekat dengan sekolah tujuan namun tidak diterima dalam proses seleksi.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai transparansi mekanisme pemetaan dan penentuan kelulusan peserta didik. KPP Bogor Raya menilai masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang jelas terkait dasar penetapan hasil seleksi yang dilakukan.

Ketua KPP Bogor Raya, Beni Sitepu, mengatakan bahwa keterbukaan informasi harus menjadi prioritas seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PCMB. Menurutnya, transparansi diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan yang sedang berjalan.

“Harus ada transparansi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Jika tidak, maka nasib anak bangsa menjadi taruhannya karena pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun generasi masa depan,” kata Beni, Rabu, 17 Juni 2026.

Ia menilai Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan di seluruh wilayah Jawa Barat perlu memberikan penjelasan yang terbuka kepada masyarakat mengenai mekanisme seleksi. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari munculnya polemik yang dapat mengganggu proses pendidikan para siswa.

Beni juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan seluruh tahapan penerimaan peserta didik berjalan sesuai aturan yang berlaku. Menurutnya, pengawasan perlu diperkuat agar tidak ada praktik titipan maupun transaksi yang dapat mencederai prinsip keadilan dalam dunia pendidikan.

“Semua unsur harus meningkatkan transparansi terkait siapa yang berhak lolos dalam proses tersebut. Gubernur Jawa Barat juga harus memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan tanpa adanya titipan maupun praktik yang merugikan masyarakat,” ujarnya.

google-preference
Kata Kunci / Tags

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....