RRI.CO.ID, Bogor - Upacara dan Rapat Paripurna DPRD Pada Hari jadi Bogor ke 544 di Desa Malasari kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor menjadi sejarah baru, Rabu 3 Juni 2026. Selain memiliki sejarah yang kuat Desa Malasari ternyata juga kaya akan sumber daya alam yang memberi kontribusi perjalanan Kabupaten Bogor.

Bupati Bogor Rudy Susmanto, dalam sambutannya menyebutkan sumber daya alam di kawasan asri Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), belum sejalan dengan kualitas pelayanan dan fasilitas yang dirasakan masyarakat.

“Kenapa kami mengajak untuk melaksanakan Hari Jadi Bogor di sini? Tanah yang kita injak di bawahnya ada potensi yang sangat luar biasa. Mineral emas ada di sini, mineral panas bumi ada di sini. Ini adalah titik awal Bogor berdiri. Ini adalah titik awal adanya Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok. Bupati pertama berkantor di Desa Malasari, yang sekaligus merangkap sebagai Pelaksana Tugas Bupati Lebak pada saat itu, yaitu Bapak Raden Ipit Gandamana,” jelas Bupati Rudy Susmanto.

Kabupaten Bogor memiliki pemduduk 6,19 juta jiwa tersebar di 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan. Luasnya wilayah inipun menjadi tantangan besar terwujudnya pemerataan pembangunan. Untuk itu seluruh elemen masyarakat dan pejabat pemerintahan, mulai dari Sekretaris Daerah, pimpinan OPD, camat, lurah, kepala desa, ketua RT/RW, hingga organisasi kemasyarakatan harus bergerak bersama.

"Kami tidak pungkiri masih banyak rakyat kita yang kurang mampu, masih ada stunting di Kabupaten Bogor, masih ada banjir dan longsor di mana-mana. Lantas, siapa yang akan membawa perubahan? Jangan sampai titik awal Bogor berdiri justru menjadi titik paling belakang perkembangan Kabupaten Bogor,” tegasnya.

Secara khusus, Rudy turut meminta komitmen dari pihak TNGHS dan PT Sumi Asih selaku pemilik lahan terbesar di kawasan tersebut untuk mendukung pembangunan fasilitas publik, terutama pendidikan dan kesehatan. Ia menyoroti keterbatasan waktu belajar anak-anak di wilayah tersebut akibat keterbatasan fasilitas.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika menambahkan, Pendopo Malasari pernah menjadi pusat pemerintahan darurat Kabupaten Bogor sekitar tahun 1948 hingga 1950 saat Agresi Militer Belanda II. Dari lokasi tersebut, Pemerintahan Kabupaten Bogor tetap berjalan selama sekitar lima bulan di tengah situasi perang mempertahankan kemerdekaan, sehingga bangunannya kini ditetapkan sebagai rumah sejarah dan cagar budaya oleh pemkab setempat.