RRI.CO.ID, Bogor - Badan Otonom DPP IKATAN Karya Wanita Indonesia (IKAWI) LSM GMBI, melakukan audiensi dan silaturahmi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) RI di Jakarta pada harus Senin, 18 Mei 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Umum IKAWI, Friska Hanakin, bersama sejumlah perwakilan anggota dari Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor.

Dalam kunjungan silaturahmi dan audiensi tersebut, jajaran pengurus DPP IKAWI LSM GMBI diterima langsung Tenaga Ahli Menteri Sosial yang juga Asisten Khusus Wamensos.

“DPP IKAWI LSM GMBI merupakan badan otonom perempuan dari LSM GMBI yang fokus pada pemberdayaan perempuan, advokasi sosial, penguatan ekonomi kreatif, ketahanan pangan dan digital informasi,” ujar Friska dalam rilisnya, Selasa 19 Mei 2026.

Dalam pertemuan audiensi tersebut, IKAWI menyampaikan komitmen untuk mendukung program perlindungan sosial serta program pengentasan kemiskinan melalui sinergi strategis bersama dengan pihak pemerintah.

Program yang dibahas dinilai sejalan dengan arah kebijakan Kemensos, terutama terkait pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, serta program pemberdayaan melalui Sekolah Rakyat (SR).

"Seperti diketahui, DTSEN menjadi basis penting dalam mengukur capaian tingkat kesejahteraan masyarakat melalui sejumlah indikator, mulai dari penghasilan, kondisi rumah, pendidikan, pekerjaan, kepemilikan aset, hingga akses terhadap layanan dasar," jelas Friska.

Dalam pemaparan hasil temuan lapangan, IKAWI menyoroti masih banyak masyarakat miskin dan kelompok rentan yang belum menerima bantuan sosial akibat persoalan pendataan dan klasifikasi desil.

“Masih banyak masyarakat miskin serta kelompok rentan seperti perempuan kepala keluarga, janda, lansia, hingga anak yatim yang belum menerima bantuan sosial akibat persoalan pendataan dan klasifikasi desil,” ungkap Rika sapaan akrabnya.

IKAWI juga menilai sejumlah warga masuk kategori desil tinggi hanya karena tercatat sebagai pekerja swasta, wiraswasta, memiliki kendaraan, atau aset warisan, meski kondisi ekonominya masih tergolong lemah.

Menyikapi kondisi tersebut, DPP IKAWI mengusulkan sinergi program bersama Kemensos melalui pendataan dan validasi masyarakat miskin, pendampingan penerima bansos, pemberdayaan ekonomi perempuan dan UMKM, pengawasan sosial, penanganan kebencanaan dan perlindungan kelompok rentan.