RRI.CO.ID, Bogor – Pencabutan penutupan tambang di wilayah Rumpin dan Cigudeg, Kabupaten Bogor, masih menyisakan persoalan di tingkat masyarakat. Kalangan transporter menilai belum adanya kejelasan kebijakan lanjutan membuat aktivitas ekonomi belum sepenuhnya pulih.

Dalam Dialog Bogor Pagi Ini edisi Rabu, 6 Mei 2026, Ketua Aliansi Transporter Tangerang Bogor (ATTB), Asep Fadhlan, mengatakan sektor transportasi menjadi salah satu yang paling terdampak. Ia menyebut distribusi material tambang selama ini menjadi sumber utama penghasilan bagi para sopir dan pemilik truk.

“Dampak langsung sangat masif terhadap masyarakat, terutama yang berada di sekitar tambang. Para pemilik truk dan sopir sangat bergantung pada aktivitas tambang sebagai sumber penghasilan mereka,” ujar Asep.

Menurutnya, kondisi ini semakin berat karena ketidakpastian kebijakan yang berlangsung cukup lama. Masyarakat, kata dia, hingga kini belum mendapatkan kepastian terkait hasil kajian yang dijanjikan pemerintah.

“Kami berharap pemerintah segera membuka hasil kajian yang sudah dilakukan. Sudah berbulan-bulan masyarakat menunggu tanpa kejelasan dan ini sangat memberatkan,” katanya.

Asef menjelaskan, wilayah Rumpin dan Cigudeg sejak lama dikenal sebagai kawasan tambang batu andesit. Aktivitas tersebut telah menjadi bagian dari struktur ekonomi masyarakat setempat selama puluhan tahun.

Ia menambahkan, dampak penutupan tambang tidak hanya dirasakan pekerja tambang, tetapi juga pelaku usaha lain. Mulai dari pedagang kecil hingga penyedia jasa pendukung ikut terdampak secara langsung.

“Mayoritas masyarakat di sini bergantung pada tambang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi ketika aktivitas berhenti, seluruh ekosistem ekonomi ikut terdampak,” ujarnya.

Selain itu, ia menilai kebijakan penutupan seharusnya diiringi solusi yang jelas dari pemerintah. Menurutnya, penataan dan pengawasan lebih dibutuhkan dibanding penghentian total aktivitas.

“Kalau memang ada pelanggaran, seharusnya ditertibkan dan diatur. Jangan langsung ditutup karena yang paling dirugikan adalah masyarakat,” ucapnya.

Asef juga menyoroti janji bantuan sosial dan penyediaan lapangan kerja alternatif yang belum terealisasi secara optimal. Kondisi ini membuat masyarakat semakin tertekan karena kehilangan sumber penghasilan.

Ia berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret agar kondisi tidak berlarut. Selain itu, pemerintah diminta turun langsung ke lapangan untuk melihat situasi yang sebenarnya terjadi.

“Kalau belum ada alternatif pekerjaan lain, jangan mempersulit aktivitas yang sudah ada. Kami berharap ada solusi nyata agar masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan aman,” katanya.

Dengan situasi saat ini, para transporter berharap adanya kebijakan yang lebih berpihak dan berkelanjutan. Kepastian regulasi dinilai penting agar roda ekonomi masyarakat di Rumpin dan sekitarnya dapat kembali berjalan normal.