RRI.CO.ID, Bogor – DPRD Kota Bogor menekankan perlunya penguatan sistem pengawasan dan tata kelola kepegawaian setelah mencuatnya kasus dugaan Surat Keputusan (SK) 14 anggota Satpol PP Kota Bogor yang diduga digadaikan oleh oknum atasan kepada pihak lain.

Dalam dialog Bogor Pagi Ini edisi Kamis, 30 April 2026, Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Sugeng Teguh Santoso, menyebut kasus tersebut menunjukkan adanya potensi kelemahan dalam sistem pengawasan internal yang dapat membuka celah penyalahgunaan dokumen kepegawaian.

Ia menegaskan bahwa pengawasan melekat oleh atasan langsung menjadi kunci utama untuk mencegah terjadinya pelanggaran etika maupun hukum di lingkungan kerja aparatur sipil negara. Menurutnya, fungsi kontrol harian di tingkat unit kerja harus berjalan efektif.

“Pengawasan paling penting itu dari atasan langsung. Kalau ini berjalan baik, celah pelanggaran bisa diminimalisir,” ujarnya.

Sugeng juga menilai bahwa selain faktor pengawasan, pemahaman terhadap aturan kepegawaian di lingkungan ASN perlu terus diperkuat agar tidak terjadi penyalahgunaan dokumen penting seperti SK pengangkatan.

Di sisi lain, DPRD Kota Bogor mendorong pemanfaatan sistem digital kepegawaian seperti MyASN untuk memperkuat keamanan data serta mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik yang lebih rentan disalahgunakan.

Dengan sistem digital tersebut, diharapkan data kepegawaian dapat lebih terintegrasi, transparan, dan memiliki jejak administrasi yang lebih sulit dimanipulasi.

DPRD Kota Bogor juga berencana memanggil pihak Satpol PP untuk meminta penjelasan resmi terkait kasus ini sekaligus mengevaluasi langkah penanganan yang telah dilakukan pemerintah daerah.

Kasus ini diharapkan menjadi momentum perbaikan menyeluruh dalam sistem administrasi ASN agar lebih akuntabel, transparan, dan memiliki pengawasan yang lebih kuat di semua lini.