RRI.CO.ID, Bogor – Angka prevalensi hipertensi di Kota Bogor pada 2025 tercatat mencapai 9,97 persen atau melampaui target pemerintah daerah sebesar 8,4 persen. Data tersebut terungkap dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor Tahun 2025 yang disampaikan kepada DPRD Kota Bogor, pada Selasa 27 April 2026.

Kondisi ini mendapat sorotan dari Anggota DPRD Kota Bogor Komisi IV, Dedi Mulyono. Ia menilai kenaikan angka tersebut menjadi sinyal bahwa program pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular belum berjalan optimal.

“Data LKPJ menunjukkan prevalensi hipertensi melampaui target. Ini menandakan program pencegahan dan deteksi dini yang dijalankan belum menjangkau masyarakat secara maksimal,” ujarnya.

Menurutnya, hipertensi merupakan penyakit yang sering tidak disadari penderitanya atau dikenal sebagai silent killer. Hal ini membuat risiko komplikasi seperti stroke dan serangan jantung meningkat jika tidak ditangani sejak dini.

Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, hipertensi menjadi faktor risiko keempat penyebab kematian di Indonesia dengan angka 10,2 persen.

“Banyak warga tidak menyadari tekanan darahnya sudah tinggi. Jika angka prevalensi terus meningkat, kita harus waspada terhadap risiko penyakit serius di masa depan,” katanya.

Dedi mendorong Dinas Kesehatan Kota Bogor untuk memperluas layanan skrining hipertensi melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti Puskesmas dan Posyandu. Saat ini, Kota Bogor memiliki 25 Puskesmas dan 983 Posyandu yang tersebar di enam kecamatan dan 68 kelurahan. Namun, ia menilai cakupan layanan skrining masih perlu ditingkatkan.

“Saya mendorong Posyandu dimanfaatkan sebagai garda terdepan deteksi dini hipertensi. Kader perlu dilatih dan dilengkapi alat pengukur tekanan darah yang memadai,” tegasnya.

Ia juga menyoroti masih adanya ratusan Posyandu yang belum memiliki kelengkapan alat kesehatan, termasuk tensimeter, sehingga menghambat upaya pemeriksaan rutin di masyarakat. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dedi mengusulkan tiga langkah strategis.

Pertama, memperluas cakupan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dengan fokus pada deteksi hipertensi. Kedua, menambah anggaran untuk pengadaan alat tensi digital di Posyandu dan Posbindu PTM. Ketiga, mengintensifkan edukasi gaya hidup sehat melalui kampanye CERDIK.

“Masih ada anggaran kesehatan yang belum terserap secara optimal. Ini seharusnya bisa dimanfaatkan untuk memperkuat program pencegahan hipertensi,” ujarnya.

Selain itu, ia juga meminta Dinas Kesehatan menyusun peta sebaran hipertensi hingga tingkat kelurahan agar intervensi dapat dilakukan lebih tepat sasaran.

“Kita perlu data detail per wilayah agar penanganan bisa lebih fokus pada daerah dengan angka tertinggi,” katanya.

Sebagai informasi, prevalensi hipertensi nasional berdasarkan SKI 2023 mencapai 34,1 persen pada penduduk usia 18 tahun ke atas. Sementara Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan angka tertinggi, yakni 39,6 persen.