RRI.CO.ID, Bogor – Himpunan Peternak dan Peternakan Milenial Indonesia (HPPMI) Kota Bogor menyoroti masih adanya celah dalam pengawasan lalu lintas hewan kurban. Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu kesiapan Kota Bogor dalam menghadapi Idul Adha 2026.

Ketua HPPMI Kota Bogor, Sion Toni Samosir, mengatakan kesiagaan tidak boleh hanya menjadi slogan tanpa langkah nyata di lapangan. Ia menilai masih terdapat jalur-jalur tidak resmi yang memungkinkan hewan masuk tanpa pengawasan.

“Kami melihat masih ada jalan tikus yang digunakan untuk memasukkan hewan. Selain itu, belum adanya checkpoint permanen menjadi celah yang harus segera ditutup. Kesiagaan harus diwujudkan dalam sistem yang kuat. Tanpa itu, potensi masuknya hewan ilegal tetap tinggi,” tambahnya dalam dialog Bogor Pagi Ini edisi Senin, 27 April 2026.

Menurutnya, para pedagang dan peternak pada dasarnya siap mengikuti aturan yang berlaku. Namun, mereka juga mengharapkan ketegasan pemerintah dalam menertibkan lapak liar dan jalur distribusi ilegal.

HPPMI mendorong adanya langkah konkret dari pemerintah daerah. Salah satunya melalui pembentukan tim khusus serta penerbitan surat edaran wali kota yang memiliki kekuatan pengawasan.

“Langkah konkret sangat dibutuhkan agar seluruh hewan kurban yang beredar benar-benar sehat dan legal. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Kami berharap ada kebijakan yang tegas dan terintegrasi. Dengan begitu, pengawasan bisa berjalan lebih efektif,” lanjutnya.

Ia menegaskan bahwa penguatan pengawasan tidak hanya berkaitan dengan kesehatan hewan. Lebih dari itu, hal ini juga menyangkut perlindungan konsumen dan keberlangsungan usaha peternak lokal.

HPPMI mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi dalam menciptakan sistem distribusi hewan kurban yang aman dan tertib. Upaya ini dinilai penting agar pelaksanaan Idul Adha berjalan lancar dan sesuai aturan.