RRI.CO.ID, Jakarta – Jembatan penyeberangan orang (JPO) di kawasan Paledang menjadi salah satu contoh penataan akses pejalan kaki yang dinilai penting untuk diterapkan di titik perlintasan kereta api lain di Kota Bogor. Hal itu mengemuka dalam pertemuan Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, dengan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Allan Tandiono, di Jakarta, Jumat 17 April 2026.

Salah satu fokus pembahasan adalah penataan perlintasan kereta api sebidang di kawasan MA Salmun. Pemerintah Kota Bogor mendorong percepatan penutupan lintasan tersebut guna meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan pejalan kaki.

Sebagai langkah lanjutan, Pemerintah Kota Bogor mengusulkan pembangunan JPO di kawasan itu agar mobilitas masyarakat tetap terlayani. Fasilitas tersebut dinilai menjadi solusi aman di tengah meningkatnya aktivitas warga dan kendaraan di sekitar jalur rel.

“Kami mendorong agar penataan perlintasan di MA Salmun dibarengi pembangunan JPO sehingga keselamatan warga tetap terjaga dan akses masyarakat tidak terganggu,” ujar Dedie Rachim. Jumat, 17 April 2026.

Selain MA Salmun, penataan juga diarahkan ke kawasan Kebon Pedes yang direncanakan menggunakan skema pembangunan underpass. Lokasi tersebut sebelumnya pernah diusulkan untuk penutupan lintasan, namun masih membutuhkan kajian lanjutan.

Pada tahap awal, pembangunan underpass Kebon Pedes akan diprioritaskan melalui proses pembebasan lahan dan penanganan bidang terdampak. Langkah ini menjadi bagian penting sebelum pekerjaan konstruksi dapat dimulai.

Dedie Rachim menegaskan penataan perlintasan sebidang menjadi kebutuhan mendesak bagi Kota Bogor. Menurutnya, upaya itu akan meningkatkan keselamatan, mengurangi kemacetan, dan memperlancar mobilitas masyarakat di berbagai wilayah kota.